Komisi IV Deprov Gorontalo Soroti Efisiensi Anggaran Sekolah

RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti efisiensi anggaran dan pemerataan dukungan bagi sekolah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Selasa 29 September 2026

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Joni Dalanggo, mendorong agar berbagai program yang dimiliki Dinas Pendidikan dapat disinergikan untuk mengurangi beban pembiayaan sekolah.

Salah satu program yang disorot adalah Seniman Masuk Sekolah. Program tersebut dinilai dapat diselaraskan dengan pembinaan siswa yang akan mengikuti berbagai perlombaan seni, termasuk FLS3N.

“Kalau saya melihat ada potensi meminimalisir anggaran untuk sekolah-sekolah agar tidak mengeluarkan anggaran terlalu banyak. Contohnya dalam persiapan kegiatan FLS3N, di Dinas Pendidikan sendiri ada program tentang Seniman Masuk Sekolah,” ujar Joni.

Menurut Joni, seniman yang terlibat dalam program tersebut dapat diarahkan untuk membina siswa dalam berbagai cabang seni, seperti tari, baca puisi dan bidang lainnya.

Dengan pola tersebut, sekolah tidak perlu kembali mengeluarkan anggaran besar untuk mencari pelatih, menyiapkan kostum maupun kebutuhan pendukung perlombaan.

“Kalau sudah ada anggaran di dinas melalui program Seniman Masuk Sekolah, maka sekolah sudah tidak repot lagi mencari dana. Tinggal bagaimana kita selaraskan dengan persiapan sampai ke tingkat nasional,” katanya.

Joni menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi kesempatan sekolah dalam mengikuti kompetisi. Kondisi tersebut membuat kemampuan setiap sekolah dalam mempersiapkan siswa berprestasi menjadi berbeda.

Selain efisiensi anggaran, Komisi IV juga menyoroti persoalan penerimaan siswa baru yang dinilai masih membutuhkan evaluasi.

Perhatian turut diberikan terhadap salah satu sekolah di Kabupaten Pohuwato yang sebelumnya dikunjungi Komisi IV untuk menyerap aspirasi. Joni menyebut jumlah siswa di sekolah tersebut mengalami penurunan setelah kewenangan pengelolaannya beralih dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi.

“Jumlah siswa mereka banyak ketika masih berada di kabupaten. Setelah dialihkan ke provinsi, semakin lama semakin menurun. Ada fasilitas yang ditarik oleh daerah, seperti bus siswa serta uang saku berupa insentif yang seharusnya menjadi fasilitas siswa,” ungkapnya.

Komisi IV berharap persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Gubernur bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dicarikan solusi dalam pembahasan APBD 2027.

Komisi IV menilai anggaran pendidikan tidak hanya perlu dilihat dari sisi jumlah alokasinya, tetapi juga dari efektivitas dan sinergi antarprogram. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pembiayaan ganda sekaligus memperluas kesempatan bagi seluruh sekolah dalam mengembangkan prestasi siswa.