RRI.CO.ID, Gorontalo — DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kuota. Pengawasan terhadap penyaluran dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi juga perlu diperkuat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga di Wisma Tugu II, Jakarta Selatan, Jumat 11 September 2026.
Ridwan mengatakan persoalan antrean BBM perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari penyaluran, pola konsumsi masyarakat, hingga pengawasan di lapangan.
Menurutnya, fenomena panic buying akibat informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM turut memengaruhi peningkatan pembelian secara bersamaan. Meningkatnya aktivitas masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan dan pola penyaluran BBM di daerah.
Ridwan juga menyoroti disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan.
“Penambahan kuota bukan satu-satunya solusi. Pengawasan terhadap penyaluran justru harus diperkuat agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Ridwan.
Ia mendorong pengawasan pengisian BBM bersubsidi melalui sistem barcode diperkuat untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik. Kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang juga perlu ditelusuri untuk mencegah penyalahgunaan.
Selain itu, DPRD mendorong kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi menggunakan pelat nomor yang terdaftar atau berasal dari daerah setempat. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pengawasan dan pengendalian penyaluran di tingkat SPBU.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap penguatan pengawasan dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib dan tepat sasaran, sekaligus membantu mengurangi persoalan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....