DPRD Provinsi Gorontalo Minta Dukungan Bapanas Soal Pangan Bisa Lebih Konkret

RRI.CO.ID, Jakarta - DPRD Provinsi Gorontalo meminta dukungan Badan Pangan Nasional atau Bapanas terhadap sektor pangan di daerah diwujudkan dalam program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke Bapanas di Jakarta, Jumat 18 September 2026.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dan diterima Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan daerah terkait ketersediaan serta stabilisasi pangan.

Sulyanto mengatakan Gorontalo memiliki potensi pangan yang besar, namun perlu didukung kebijakan dan program pemerintah agar produksi masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi.

“Yang kami harapkan bagaimana program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pangan, dapat benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. Gorontalo memiliki potensi yang besar, sehingga perlu ada sinergi agar potensi tersebut bisa dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sulyanto.

Menurutnya, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga bagaimana hasil produksi petani dan pelaku usaha dapat terserap sehingga memberikan kepastian pasar.

Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan data dan usulan kebutuhan secara lebih konkret untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Jangan sampai kita hanya menyampaikan kebutuhan secara umum. Daerah harus datang dengan data dan usulan yang jelas, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa ditindaklanjuti,” kata Sulyanto.

Menanggapi hal tersebut, Hermawan mengatakan Bapanas terbuka terhadap koordinasi dan usulan dari pemerintah daerah. Namun, usulan perlu didukung data yang jelas agar dapat dipetakan dengan program yang tersedia.

“Yang penting dari daerah ada data dan usulan yang jelas. Dengan begitu, kita bisa melihat kebutuhan serta program apa yang dapat disinergikan,” ujar Hermawan.

Hermawan menambahkan, penguatan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar program dapat berjalan sesuai sasaran.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendorong tindak lanjut bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, terutama dalam menyiapkan data dan usulan program pangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.