Komisi I Deprov Kunjungi BMKG, Dorong Antisipasi Krisis Air dan Ancaman Gempa

RRI.CO.ID, Gorontalo — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah memperkuat langkah menghadapi krisis air bersih akibat kemarau sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi.

Hal tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke BMKG Gorontalo, Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I Fadli Poha bersama jajaran anggota Komisi I untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi iklim, cuaca dan kegempaan di wilayah Gorontalo.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femi Udoki, menyoroti persoalan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Bone Bolango.

Menurutnya, distribusi air menggunakan tangki memang dapat menjadi solusi darurat. Namun, langkah tersebut perlu diikuti dengan strategi jangka panjang.

Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan penambahan armada distribusi air, penyediaan tandon atau tangki penampungan umum, pemetaan sumber air tanah hingga pembangunan sumur bor baru di wilayah yang mengalami kekeringan berulang.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian Anggota Komisi I Yeyen Sidiki. Yeyen meminta BMKG memberikan data yang lebih terukur mengenai durasi kemarau, termasuk pemetaan wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dalam kategori tinggi.

Menurutnya, data tersebut penting bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan kekeringan secara tepat. Kekeringan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga sektor pertanian. Banyak petani mulai mengeluhkan keterbatasan air yang berpotensi menyebabkan gagal panen.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I Umar Karim meminta pemerintah mempersiapkan kebijakan apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Ia mengusulkan agar anggaran tidak terduga untuk penanganan bencana maupun distribusi bantuan pangan dapat dipersiapkan secara tepat waktu.

Umar juga mempertanyakan kemungkinan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan untuk membantu wilayah yang mengalami kekeringan.

Selain persoalan kekeringan, Komisi I turut menyoroti ancaman gempa bumi di Gorontalo. Umar Karim mendorong agar aspek ketahanan gempa menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan rumah, gedung pemerintah maupun fasilitas publik.

Hal ini dinilai penting mengingat Gorontalo berada di kawasan tektonik aktif dan memiliki sejumlah zona sesar aktif. Berdasarkan data BMKG, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 1.774 kejadian gempa di Gorontalo dan sekitarnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 kejadian bermagnitudo 5,0 atau lebih, sementara 16 kejadian dirasakan masyarakat. BMKG juga memaparkan adanya sejumlah sesar aktif di Sulawesi serta zona Megathrust Laut Sulawesi di bagian utara Gorontalo.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi dan mitigasi gempa kepada masyarakat. Komisi I menilai informasi BMKG tidak cukup hanya menjadi data peringatan dini, tetapi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Mulai dari penanganan krisis air bersih, perlindungan sektor pertanian, keselamatan nelayan, hingga penguatan standar bangunan tahan gempa. DPRD juga mendorong agar informasi resmi BMKG semakin mudah diakses masyarakat melalui berbagai saluran, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah antisipasi berdasarkan informasi ilmiah.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan siap mendorong penyebarluasan informasi tersebut kepada masyarakat dan konstituen di masing-masing daerah pemilihan. Dengan sinergi antara DPRD, BMKG, pemerintah daerah, BPBD dan masyarakat, kesiapsiagaan Gorontalo menghadapi kekeringan maupun ancaman bencana diharapkan semakin kuat.