RRI.CO.ID.GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Kabupaten Pohuwato menandatangani berita acara persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Pohuwato, Senin (24/08/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Pohuwato tersebut dihadiri Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam dan dipimpin Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi para Wakil Ketua DPRD.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang pada saat bersamaan sedang mengikuti agenda pemerintahan lainnya sehingga tidak dapat menghadiri rapat paripurna. Bupati kemudian menugaskan Wakil Bupati untuk mewakili pemerintah daerah.
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Pohuwato yang telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 hingga tercapainya kesepakatan bersama.
“Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini, maka kita akan melaksanakan tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk pencapaian visi dan misi pembangunan tahun 2027,” ujar Iwan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tugas dan kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan wujud aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing,” katanya.
Wakil Bupati berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengakui, alokasi anggaran tahun 2027 masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....