Fraksi NasDem Soroti Ketergantungan Gorontalo pada Dana Pusat

RRI.CO.ID, Gorontalo — Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dalam pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dan dibacakan oleh anggota Fraksi NasDem, Indriani Dunda, Rabu 12 Agustus 2026.

Fraksi NasDem menilai perubahan APBD tidak boleh sekadar dimaknai sebagai penyesuaian angka anggaran. Perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi NasDem mencermati struktur pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp1,55 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,095 triliun masih berasal dari transfer pemerintah pusat.

Sementara kenaikan pendapatan daerah dibandingkan anggaran sebelumnya disebut hanya sekitar Rp13 miliar.

Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah serta peningkatan kinerja BUMD dan BLUD.

Di sisi belanja, Fraksi NasDem menyoroti peningkatan belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,778 triliun, atau bertambah sekitar Rp157,26 miliar.

Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar kebutuhan, urgensi serta program prioritas yang memperoleh tambahan anggaran.

Fraksi NasDem menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Setiap belanja harus menghasilkan output yang jelas dan outcome yang dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan.

Fraksi NasDem juga menyoroti SiLPA sekitar Rp149,26 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan asal-usul, komponen, penyebab munculnya SiLPA serta rencana penggunaannya secara transparan.

Menurut Fraksi NasDem, SiLPA bukan pendapatan baru sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, efisien dan efektif.

Pada sektor pembangunan, Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan belanja modal sekitar Rp234 miliar. Namun, tambahan anggaran tersebut diminta benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mendukung konektivitas, jalan, irigasi, fasilitas publik serta sektor pertanian, perikanan, UMKM dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Fraksi NasDem juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan menjadikan pertanian, perikanan, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Program pemerintah dinilai tidak boleh berhenti pada bantuan atau kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membangun rantai nilai ekonomi, memperkuat kemandirian usaha dan membuka lapangan kerja.

Terkait penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar, Fraksi NasDem meminta kejelasan mengenai penerima, tujuan, dasar perhitungan dan rencana pemanfaatannya.

Penyertaan modal diminta ditempatkan sebagai investasi produktif dengan target yang terukur, termasuk kontribusinya terhadap PAD.

Fraksi NasDem juga meminta optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta pembenahan tata kelola BUMD dan BLUD agar lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun pelayanan publik.

Sementara terkait hibah kepada KONI Provinsi Gorontalo, Fraksi NasDem meminta penganggarannya mempertimbangkan kondisi fiskal, urgensi, kemampuan kas daerah, asas manfaat serta prinsip pertanggungjawaban dan ketepatan sasaran.

Menutup pandangan umum, Fraksi NasDem menegaskan akan mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026 secara kritis, objektif, transparan dan berbasis data.

Fraksi NasDem menilai ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 bukan semata-mata besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.