RRI.CO.ID, Gorontalo – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sridarsianti Tuna, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mempertahankan alokasi dana talangan sebesar Rp1 miliar yang selama ini digunakan untuk membantu pasien rujukan berobat ke luar daerah.

Permintaan tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Senin 20 Juli 2026.

Menurut dr. Sridarsianti, dana talangan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, yang harus menjalani pengobatan lanjutan di luar Provinsi Gorontalo karena keterbatasan layanan kesehatan di daerah.

"Hingga saat ini masih ada penyakit yang belum dapat ditangani di Gorontalo sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Dana talangan ini menjadi harapan bagi masyarakat yang kesulitan membiayai transportasi, akomodasi, maupun kebutuhan selama menjalani pengobatan," ujarnya.

Ia menilai efisiensi anggaran tidak seharusnya dilakukan dengan memangkas program yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

Menurutnya, pemerintah lebih tepat melakukan penghematan pada belanja yang kurang produktif dibandingkan mengurangi anggaran yang berkaitan dengan keselamatan jiwa.

"Jangan sampai pemerintah berbicara tentang pelayanan kesehatan yang maksimal, tetapi justru menghilangkan anggaran yang menjadi penyambung harapan masyarakat miskin. Dana talangan ini harus dipertahankan karena menyangkut hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan," tegasnya.

dr. Sridarsianti mengatakan keberlanjutan dana talangan akan menjadi salah satu perhatian Komisi IV dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.

Ia memastikan Komisi IV akan mengawal agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.

"Kami akan mengawal pembahasannya agar anggaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya sektor kesehatan, tetap dipertahankan," katanya.

Komisi IV berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mengalokasikan dana talangan tersebut sebagai bentuk komitmen memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan rujukan pengobatan ke luar daerah.