RRI.CO.ID, Gorontalo - Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat bersama Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN)/SPPG Provinsi Gorontalo guna memaksimalkan pelaksanaan program makanan bergizi gratis di daerah.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan mengevaluasi sejumlah SPPG yang dinonaktifkan sementara karena belum memenuhi persyaratan.

Ia menjelaskan, mekanisme penonaktifan dinilai perlu dikaji kembali. Menurutnya, pengelola seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sebelum dilakukan penghentian operasional.

“Penonaktifan ini diharapkan tidak berlangsung lama. Kami mendorong agar pihak yang diberhentikan segera melengkapi persyaratan sehingga distribusi makanan kepada anak-anak tidak terganggu,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti distribusi dapur SPPG yang dinilai masih terpusat di wilayah perkotaan. Padahal, program makanan bergizi gratis seharusnya lebih memprioritaskan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

Menurut La Ode Haimudin, kondisi ini berpotensi membuat program tidak tepat sasaran, karena masyarakat di wilayah perkotaan dinilai relatif sudah memiliki akses gizi yang lebih baik dibanding daerah pelosok.

Tak hanya itu, DPRD juga menemukan adanya persoalan dalam pembiayaan dapur serta dugaan ketidaksesuaian harga bahan makanan dari supplier yang berdampak pada kualitas makanan. Ia menegaskan, hal tersebut harus segera dibenahi agar tidak merugikan penerima manfaat.

Sementara itu, Koordinator Regional BGN/SPPG Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala menjelaskan bahwa penutupan sementara SPPG dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan.

Ia menyebutkan, pada awal Ramadan terdapat dua SPPG yang ditutup, kemudian bertambah menjadi 16 unit di awal bulan, dan berpotensi bertambah lagi berdasarkan laporan dari lapangan.

“Penutupan ini bersifat sementara untuk perbaikan kualitas. Sebagian sudah melakukan pembenahan dan tinggal menunggu pernyataan kesiapan operasional untuk kembali berjalan,” jelasnya.

Zulkifli juga menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 86 SPPG yang masih aktif beroperasi di Gorontalo. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas program nasional tersebut, mengingat tujuannya untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Terkait adanya dugaan kenaikan harga bahan dari supplier, pihaknya mengakui hal tersebut terjadi di beberapa wilayah. Namun, menurutnya hal itu menjadi bagian dari evaluasi internal yang akan terus diperbaiki.

Ke depan, BGN/SPPG bersama DPRD dan pemerintah daerah berkomitmen melakukan monitoring bersama guna memastikan transparansi serta optimalisasi program makanan bergizi gratis di Provinsi Gorontalo.