RRI.CO.ID, Gorontalo – Koordinator Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti pentingnya perencanaan yang lebih terarah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Ridwan mengatakan hal tersebut kepada RRI saat diwawancarai usai mengikuti sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 di DPRD Provinsi Gorontalo.

Menurut Ridwan, hingga saat ini pemerintah daerah dinilai belum memiliki blueprint atau perencanaan yang jelas terkait penanganan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia menilai perlu ada pemetaan yang jelas mengenai jumlah angkatan kerja setiap tahun, termasuk berapa banyak yang melanjutkan pendidikan dan berapa yang langsung mencari pekerjaan.

“Kalau kita melihat kondisi saat ini, soal lapangan pekerjaan itu belum terlihat blueprint-nya. Harus ada pemetaan, berapa angkatan kerja yang melanjutkan kuliah dan berapa yang langsung mencari pekerjaan,” ujar Ridwan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sistem penyaluran tenaga kerja yang lebih terarah, termasuk menyediakan informasi terkait daftar lowongan pekerjaan yang dapat diakses oleh para pencari kerja.

Selain itu, Ridwan menilai salah satu langkah cepat yang dapat dilakukan untuk menekan angka pengangguran adalah dengan memperkuat program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi lulusan sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Ia menyarankan agar para lulusan tersebut dibekali pelatihan kewirausahaan, kemudian didukung dengan bantuan modal usaha sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

“Anak-anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi bisa diberikan pelatihan keterampilan, dididik menjadi entrepreneur, dan kalau perlu diberikan modal. Dengan cara itu mereka bisa mandiri bahkan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Ridwan juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani persoalan pengangguran.

Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat antar pemerintah daerah, upaya menekan angka pengangguran akan sulit dilakukan secara maksimal.

Menurutnya, persoalan pengangguran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah.

“Pengangguran ini harus menjadi pusat perhatian. Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, persoalan pengangguran bisa ditekan bahkan diatasi secara lebih serius,” pungkasnya.