RRI.CO.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengungkapkan capaian positif Kabupaten Pohuwato berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan ke-30 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Pohuwato di ruang sidang DPRD Pohuwato.
Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa terdapat tiga indikator penting yang menjadi potret keberhasilan pemerintahan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan.
Ia menjelaskan, meskipun kondisi fiskal Kabupaten Pohuwato relatif terbatas, daerah ini mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang melampaui capaian Provinsi Gorontalo.
“Pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,7 persen dengan kekuatan fiskal Rp1,5 triliun. Sementara Kabupaten Pohuwato dengan kekuatan fiskal kurang lebih Rp800 miliar justru mencetak pertumbuhan ekonomi 9,8 persen,” ungkap Gusnar.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan pemerintahan dan kepemimpinan daerah. Ia menilai tingginya pertumbuhan ekonomi Pohuwato dipengaruhi oleh masuknya investasi serta keberadaan perusahaan-perusahaan swasta nasional yang beroperasi di daerah tersebut, disertai manajemen pemerintahan yang baik.
“Dengan fiskal yang terbatas tetapi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi tinggi, bagi saya hanya ada dua faktor, yakni investasi dan manajemen serta kepemimpinan yang kuat. Semua fungsi manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, tidak akan berarti tanpa leadership yang kuat,” jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Gusnar juga menyoroti tingkat pengangguran yang menunjukkan kondisi positif. Tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 3,2 persen, sementara Kabupaten Pohuwato lebih rendah, yakni 2,83 persen. Hal ini menandakan peluang kerja di daerah tersebut semakin membaik.
Dari sisi pengentasan kemiskinan, gubernur mengungkapkan bahwa Kabupaten Pohuwato berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sejak awal pembentukannya. Ia mengingatkan bahwa saat kabupaten ini dibentuk, angka kemiskinan mencapai sekitar 62 persen.