RRI.CO.ID, Gorontalo – Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo melaksanakan pertemuan optimalisasi perencanaan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dirangkaikan dengan momentum buka puasa bersama sehingga berlangsung dalam suasana hangat, dialogis, dan penuh semangat kolaborasi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Diano Tino Tandaju, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abdul Ghalib I. Lahijun, serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Fatma M. Karim.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya optimalisasi penyusunan PJPK sebagai dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan kependudukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. PJPK diharapkan mampu menjadi landasan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung percepatan penurunan stunting dan penguatan pembangunan keluarga.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Diano Tino Tandaju, menegaskan bahwa penyusunan PJPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi instrumen perencanaan yang aplikatif dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“PJPK harus menjadi dokumen yang hidup dan implementatif. Perencanaan kependudukan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam RPJMD dan perencanaan sektoral lainnya agar arah pembangunan daerah lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan legislatif memiliki peran strategis dalam memastikan penguatan regulasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kependudukan di daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyampaikan komitmennya untuk mendukung optimalisasi penyusunan PJPK sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Kami di Komisi IV DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis BKKBN dalam penyusunan PJPK. Perencanaan kependudukan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan, khususnya dalam peningkatan kualitas keluarga dan generasi mendatang,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi wujud sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memperkuat kebijakan pembangunan kependudukan di Provinsi Gorontalo. Melalui koordinasi yang intensif dan kolaboratif, diharapkan penyusunan PJPK dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.