RRI.CO.ID, Gorontalo - Upaya memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo terus didorong melalui sinergi lintas instansi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di daerah berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, Jumat 6 Maret 2026.

Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Sarton Dali, menegaskan penguatan kerja sama menjadi langkah strategis dalam memastikan implementasi prinsip hak asasi manusia di berbagai program pembangunan daerah.

“Sinergi ini adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan di Gorontalo tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” ucap Sarton Dali.

Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi juga diarahkan pada pengawasan dan implementasi kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak di daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA dan PMD Provinsi Gorontalo, Arifandy Pelealu, menyatakan pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan KemenHAM untuk mendorong program yang lebih terintegrasi.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar upaya perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa,” kata Arifandy.

Ia menjelaskan, sejumlah program yang akan disinergikan di antaranya edukasi hak asasi manusia, penguatan perlindungan perempuan, serta pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak.

“Harapannya, kerja sama ini mampu memperkuat kebijakan dan program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Gorontalo,” tambahnya.