RRI.CO.ID, Gorontalo – Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo menggelar Treasury Strategic Forum 2026 yang dirangkaikan dengan penganugerahan Treasury Awards 2025, Sabtu 14 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Gorontalo, Bupati dan Walikota, pimpinan satuan kerja kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan dari seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

Forum strategis ini menjadi momentum evaluasi sekaligus apresiasi atas kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Gorontalo. Melalui Treasury Awards 2025, penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian/lembaga dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan APBN, guna mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto pada kegiatan tersebut menegaskan, APBN memiliki peran vital sebagai instrumen fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Ia menekankan pentingnya kualitas belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan evaluasi kinerja APBN 2025 di Gorontalo, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1,34 triliun atau 89,94 persen dari target. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp10,67 triliun atau 97,16 persen dari pagu anggaran.

Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 9,74 persen secara year on year, seiring tekanan ekonomi global dan domestik. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 19,38 persen dibanding tahun sebelumnya, mencerminkan keberhasilan optimalisasi sumber pendapatan alternatif.

Adapun dari sisi belanja, realisasi secara keseluruhan mengalami kontraksi 14,84 persen dari pagu. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp4,59 triliun atau terkontraksi 25,48 persen, sedangkan Belanja Transfer ke Daerah mencapai Rp6,08 triliun atau terkontraksi 4,53 persen. Meski demikian, belanja tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

“Kualitas belanja tetap menjadi fokus utama. Kami terus mendorong agar setiap rupiah APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gorontalo,” tegas Kepala Kanwil

Menurut Adnan, memasuki tahun 2026, pemerintah menetapkan postur APBN Regional Gorontalo sebesar Rp9,15 triliun, dengan komposisi Belanja Kementerian/Lembaga Rp4,28 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah Rp4,87 triliun. Postur ini dirancang lebih adaptif terhadap dinamika global sekaligus responsif terhadap kebutuhan domestik.

Arah kebijakan APBN 2026 difokuskan pada penguatan kualitas belanja, percepatan penyelesaian program prioritas, serta pengendalian defisit dan inflasi secara hati-hati. Pelaksanaannya berpedoman pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa/koperasi/UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

“APBN 2026 dirancang menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya responsif terhadap dinamika, tetapi juga produktif dalam mendorong transformasi ekonomi dan inklusivitas pembangunan,” ujarnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan Treasury Awards 2025 kepada pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian/lembaga yang dinilai unggul dalam berbagai kategori pengelolaan APBN. Penghargaan ini diharapkan mampu menumbuhkan ekosistem pengelolaan keuangan negara yang semakin inovatif dan berintegritas.

“Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan atas kerja keras para pengelola APBN di daerah. Semoga menjadi pemantik semangat untuk terus berkinerja terbaik dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan keuangan negara yang kredibel dan berkeadilan,” pungkasnya. (RA)