KBRN, Gorontalo : Peningkatan pendapatan daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah upaya efisiensi anggaran. Namun, langkah tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Penegasan itu disampaikan Bupati Boalemo, Rum Pagau, saat membuka High Level Meeting Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Triwulan III yang digelar di Cabana Resto Bolihutuo, Jumat (28/11/25).

Menurut Bupati Rum Pagau, kegiatan monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan optimalnya penyerapan PBB, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus diupayakan tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat.

“Kegiatan ini sangat penting, apalagi dengan efisiensi anggaran. Maka pendapatan daerah harus ditingkatkan dengan cara apa pun, tetapi tidak menyakiti—artinya tidak memberatkan orang yang memang tidak mampu,” tegas Bupati Rum Pagau

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti masih adanya desa yang memiliki tunggakan PBB, meski beberapa desa telah mencapai realisasi 100 persen. Ia meminta agar desa yang belum memenuhi target segera melunasi tunggakan paling lambat 15 Desember 2025.

“Saya lihat di data masih banyak desa yang memiliki tunggakan. Ada juga desa yang sudah mencapai 100 persen. Saya minta desa yang belum mencapai 100 persen agar melunasi paling lambat tanggal 15 Desember,” ujarnya.

Rum Pagau menegaskan bahwa meskipun pajak merupakan kewajiban, pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Banyak warga yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga dibutuhkan solusi agar mereka tetap dapat membayar pajak tepat waktu. Ia berharap para kepala desa memberikan pendampingan dan mencari solusi bagi warga yang mengalami kesulitan.

Bupati juga menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa, harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa sehingga berdampak pada meningkatnya kesadaran dan kemampuan memenuhi kewajiban pajak.

“Pemberdayaan masyarakat yang selalu diberikan pemerintah itu menjadi salah satu solusi. ADD dan Dana Desa diperuntukkan untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga desa bisa membantu masyarakatnya,” tutupnya. (RA)