KBRN, Gorontalo : Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024 terjaga on track. Pada sisi penerimaan, tercatat bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.394,39 miliar atau terealisasi 109,07 persen dari target penerimaan, dan capaian ini tumbuh sebesar 5,82 persen (yoy).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto pada Press Conference APBN Lo Hulonthalo periode realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, bertempat di Aula Dulohupa Kanwil DJPb, Senin (20/01/25).

Menurut Kakawil, dari sisi belanja, telah terealisasi Rp12.340,96 miliar atau terserap sebesar 93,16 persen dari pagu tahun 2024. Capaian realisasi ini tegas Adnan naik sebesar 12,56 persen (yoy). Berdasarkan pendapatan dan belanja tersebut maka diperoleh defisit APBN di Gorontalo sebesar Rp10.946,57 miliar.

“Alhamdulillah pendapatan kita melebih 109,07 persen dari yang ditarget dan belanja sampai kemarin masih disekitar 88 persen tetapi kan penyelesaikan sampai tanggal 22 dan target kami maksimal 90 persen,” ujar Adnan Wimbyarto

“Di belanja ini terdapat Kementerian/lembaga yang tidak mencapai target, ada beberapa proyek yang tidak terserap semuanya. Kemudian transfer ke daerah Alhamdulillah tercapai 98 persen dan catatatnya hanya satu yaitu penyerapan DAK fisik dan ini menjadi PR kita semua,” terangnya

Pada kesempatan itu, Kakanwil DJPb juga memaparkan Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia hingga 31 Desember 2024. Dimana Pos pendapatan negara mencapai sebesar Rp2.842,7 atau mencapai 101,4 persen dari target, dan terdapat kenaikan sebesar 2,1 persen secara year on year. Pos belanja negara terealisasi sebesar Rp3.350,3 triliun, atau 100,8 persen dari pagu belanja sudah dibelanjakan. Realisasi belanja ini tumbuh sebesar 7,3 persen secara year on year.

“Dari pendapatan dan belanja di atas, APBN kita pada Desember 2024 ini mengalami deficit sebesar Rp507,8 triliun, dengan keseimbangan primer sebesar Rp19,4 triliun. Angka ini masih merupakan data unaudited karena proses penyelesaian tagihan 2024 diperpanjangan sampai tanggal 22 Januari 2024 namun dapat kami sampaikan bahwa ditengah gejolak global, kinerja APBN 2024 dioptimalkan sebagai shcok absorber sehingga mampu melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan fiskal yang baik,” Ucapnya. (RA)