KBRN, Gorontalo: Dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Gorontalo masih mengandalkan sektor jasa sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Sektor jasa ini diharapkan dapat menjadi pilar utama ekonomi kota, mengingat Kota Gorontalo tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lain.

“Kota Gorontalo tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lain. Oleh karena itu, Pemkot Gorontalo fokus pada sektor jasa dan konsep pembangunan ke depan adalah menjadikan Kota Gorontalo sebagai kota jasa,” ujar Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Abdul Hafidz Daud, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Dumbo Raya, Rabu (19/2/2025), di kawasan Talumolo, yang dikenal sebagai kawasan Santorini.

“Sebagai penggerak ekonomi, sektor jasa sangat penting, karena Kota Gorontalo memiliki keterbatasan sumber daya alam (SDA), berbeda dengan daerah lain di Gorontalo yang memiliki potensi pertambangan atau pertanian,” ungkap Hafidz Daud.

Hafidz menambahkan, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo, konsep Kota Jasa telah ditekankan sebagai strategi utama pembangunan. Konsep ini berfokus pada pengembangan berbagai fasilitas pendukung, seperti sektor perhotelan, pusat kuliner, pusat perdagangan dan jasa yang akan berperan sebagai penunjang ekonomi, serta digitalisasi layanan jasa yang akan menjadi bagian dari transformasi ekonomi kota.

“Meski Kota Gorontalo bukan destinasi wisata utama, perannya sebagai pusat ekonomi regional dapat dimaksimalkan dengan mendukung sektor-sektor yang berhubungan dengan jasa dan perdagangan,” kata Hafidz.

Ia menambahkan bahwa wisatawan dari daerah sekitar seperti Bone Bolango atau Boalemo mungkin tidak menginap di tempat wisata lokal, tetapi mereka akan menghabiskan uangnya di hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh di Kota Gorontalo. "Ini peluang besar yang harus kita optimalkan," jelas Hafidz.

Dalam arahannya, Hafidz juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis jasa. “Kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif untuk sektor jasa. Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan pelatihan bagi pelaku usaha, memberikan dukungan bagi UMKM, serta mempercepat transformasi digital dalam ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Selain itu, Hafidz mengungkapkan bahwa dibutuhkan pula strategi yang matang dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. “Sejumlah program strategis memang membutuhkan pendanaan besar, namun dengan perencanaan yang matang, kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam Musrenbang ini, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 juga dipaparkan, mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga mendorong transformasi digital dalam sektor ekonomi dan pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih, yang menargetkan pembangunan berbasis ekonomi jasa yang mandiri, religius, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi ini, Hafidz menyampaikan bahwa pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor jasa, seperti perbaikan akses jalan menuju pusat ekonomi, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta penguatan kapasitas UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital.