DPRD Kota Gorontalo Minta Polemik Eks Rumah Jawatan Diproses Transparan

RRI.CO.ID, Gorontalo - DPRD Kota Gorontalo mendorong penyelesaian polemik eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf dilakukan melalui proses hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Sikap tersebut disampaikan setelah rapat fraksi yang melibatkan seluruh ketua fraksi bersama pimpinan DPRD Kota Gorontalo dan Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu (AMKGB), Selasa (29/9/2026).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, mengatakan DPRD menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak mencampuri kewenangan penyidik.

Menurutnya, proses hukum harus memberikan kepastian serta tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kondusivitas daerah.

“DPRD menghormati proses yang sedang berjalan. Namun, kami berpandangan penyelesaiannya harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Totok.

Ia menambahkan, komunikasi antarpihak perlu dijaga agar proses hukum tidak menimbulkan keresahan maupun memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

Totok juga menegaskan, apabila penyidik menemukan dasar hukum yang cukup untuk menghentikan proses penyidikan, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, DPRD Kota Gorontalo turut meminta penjelasan langsung dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terkait posisi dan hasil kajian terhadap eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf.

Totok menyebut, TACB sebelumnya telah diundang dalam rapat dengar pendapat DPRD, namun tidak hadir karena pada waktu bersamaan mengikuti pertemuan daring dengan Kementerian Kebudayaan.

“Kami membutuhkan penjelasan langsung dari TACB, terutama mengenai posisi dan hasil kajian mereka. Karena itu, seharusnya mereka hadir dalam RDP untuk menjelaskan hal tersebut,” tandasnya.