⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠RRI.CO.ID, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, Irwan A. Usman. Ia didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara, perwakilan Inspektorat, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo Utara.

Rapat harmonisasi juga dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) I Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo bersama para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Hukum yang memberikan telaah dan masukan terhadap substansi rancangan peraturan tersebut.

Proses harmonisasi merupakan bagian dari tahapan penyusunan produk hukum daerah untuk memastikan materi muatan Ranperbup selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, harmonisasi juga bertujuan menyempurnakan aspek teknis dan yuridis sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Melalui proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap perubahan RKPD Tahun 2026 dapat menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rapat harmonisasi ini juga menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan regulasi yang berkualitas, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.