Pemkab Pohuwato Perkuat Tindak Lanjut Rekomendasi Antikorupsi KPK

RRI.CO.ID, Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula Integritas Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato itu dihadiri Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Inspektur Daerah Irfan Saleh, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran terkait. Sebelum rapat dimulai, seluruh peserta mengikuti arahan Kepala Satuan Tugas Pencegahan IV.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK, Tri Budi Rochmanto, melalui konferensi daring.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menegaskan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting untuk mengukur persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

"Hasil SPI bukan semata-mata angka atau peringkat, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan yang harus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan," ujarnya.

Iwan meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil SPI Tahun 2025 secara serius melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, terukur, memiliki target waktu, serta dapat dipantau pelaksanaannya. Menurutnya, tindak lanjut yang konsisten menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Komitmen terhadap pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terus kita tingkatkan," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pendampingan, pembinaan, dan penguatan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam upaya mencegah praktik korupsi. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPK terus terjalin guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.