RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 mulai disinergikan dengan data keimigrasian. Ini ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Gorontalo dengan mendatangi kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo untuk memastikan akurasi daftar pemilih, Rabu 11 Februari 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Roy Hamrain menegaskan, pembaruan data pemilih harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data yang valid, termasuk memperhatikan dinamika warga yang bepergian ke luar negeri maupun kembali ke Indonesia.

“Koordinasi ini bagian dari pelaksanaan PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Kami ingin membangun komunikasi dan kerja sama yang terstruktur agar PDPB Tahun 2026 terlaksana secara tepat data dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Roy.

Ia menilai data keimigrasian memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi perubahan status warga negara yang berpotensi memengaruhi daftar pemilih, seperti perpindahan domisili atau perubahan kewarganegaraan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Joshua P. Martua, menyambut baik langkah tersebut. Ia menyebut dinamika perlintasan warga negara menjadi faktor penting dalam pembaruan data pemilih.

“Data terkait perlintasan, perubahan status kewarganegaraan, hingga penerbitan dan perpanjangan dokumen perjalanan merupakan bagian strategis yang bisa memengaruhi status seseorang dalam daftar pemilih,” kata Joshua.

Menurutnya, sinergi antara KPU dan Imigrasi akan meminimalkan potensi ketidaksesuaian data dalam proses PDPB.

“Dengan koordinasi ini, setiap perubahan dapat teridentifikasi secara tepat sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam daftar pemilih,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat struktural dan fungsional KPU Provinsi Gorontalo serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, bersama staf KPU, sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas lembaga.