RRI.CO.ID, Gorontalo – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo masih difokuskan pada evaluasi dan pendataan kebutuhan di setiap wilayah. Hingga kini, penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum dilakukan karena masih menunggu kebijakan dan petunjuk teknis terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Regional SPPG Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, mengatakan saat ini seluruh daerah masih diminta melakukan pendataan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan lanjutan.

“Untuk saat ini dari BGN sendiri kami belum menambah SPPG-SPPG. Kami hanya mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah, kemudian disampaikan ke Badan Gizi Nasional. Pimpinan juga masih menyusun juknis yang baru,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, SPPG yang sebelumnya berada pada tahap persiapan sementara belum dapat beroperasi karena belum ada instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di Gorontalo, tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia.

Zulkifli menambahkan, pendataan juga dilakukan untuk memetakan kebutuhan layanan di seluruh kabupaten dan kota, termasuk wilayah yang sebelumnya masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, hingga kini belum ada arahan resmi mengenai pengembangan layanan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, layanan MBG bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penyaluran masih dilakukan melalui kader di masing-masing wilayah, dengan penyesuaian jadwal distribusi yang kini berlangsung setiap Senin hingga Jumat mengikuti hari efektif sekolah.

Ia juga memastikan target pengembangan Program MBG di Gorontalo masih mengacu pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, realisasi penambahan SPPG maupun perluasan penerima manfaat akan menyesuaikan kebijakan baru yang sedang disusun oleh Badan Gizi Nasional.

“Kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Setelah seluruh data terkumpul dan disampaikan ke Badan Gizi Nasional, nanti akan menjadi dasar dalam penetapan kebijakan selanjutnya,” tutupnya.