RRI.CO.ID, Gorontalo - Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat peran pengawasan dan pengawalan terhadap berbagai program pembangunan di tingkat desa. Penekanan itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, Senin 18 Mei 2026.

Sofyan dalam sambutannya menegaskan, desa merupakan titik utama pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN), sehingga membutuhkan lembaga BPD yang kuat, mandiri, dan aktif berkolaborasi dengan pemerintah desa.

“Semua program pemerintah bermuara di desa. Karena itu kita membutuhkan BPD yang kuat, mandiri, dan terus berkolaborasi dengan pemerintah desa,” ujar Sofyan.

Ia menyebut, program nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada pengawasan serta keterlibatan seluruh unsur di desa, termasuk BPD.

Dalam kesempatan itu, Sofyan juga mengapresiasi terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah memiliki struktur organisasi hingga tingkat bawah.

“Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan pembangunan desa dan menjaga stabilitas pemerintahan desa,” katanya.

Bupati juga turut menekankan peran penting BPD dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa, memastikan program MBG tepat sasaran, serta mengawasi pelaksanaan program nasional lainnya.

Di akhir sambutannya, Sofyan memperkenalkan jargon “Jaga Torang” sebagai ajakan memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah daerah.

"Kolaborasi yang baik menjadi kunci untuk menjaga pembangunan desa tetap transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tandasnya.