Ketika Sawah, Nelayan dan Desa Menjadi Titik Temu Kebijakan Pangan

DARI hamparan sawah hingga kampung nelayan, pemerintah tengah menggerakkan sejumlah program besar yang bermuara pada satu tujuan: memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.

Di balik pelaksanaan program tersebut, ada peran koordinasi yang menjadi pekerjaan utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu tidak berada di garis depan pelaksanaan teknis. Namun, Kemenko Pangan bertugas memastikan kebijakan berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah bergerak dalam arah yang sama.

"Tugas kita mengawal, memastikan program-program Presiden bisa berjalan dengan baik. Bukan teknisnya, tetapi koordinasi, sinkronisasi aturan antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, gubernur, dan bupati agar seluruh kebijakan bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai target yang ingin dicapai," kata Zulkifli dalam dialog FMB9 bertajuk "Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program".

Saat ini, Kemenko Pangan mengoordinasikan enam kementerian dan lembaga dalam lima program prioritas pemerintah. Program tersebut meliputi pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Waste to Energy, serta Pasar Karbon.

Dari Pupuk hingga Sawah Baru

Salah satu fokus utama koordinasi adalah memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Sejumlah kebijakan telah ditempuh. Pemerintah menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, memperbaiki jaringan irigasi, menetapkan harga pembelian gabah yang lebih berpihak kepada petani, hingga mempercepat pencetakan sawah baru.

Bagi Zulhas, kebijakan tersebut bukan sekadar soal meningkatkan angka produksi. Ada kepentingan petani yang harus ditempatkan di tengah kebijakan pangan nasional.

"Kalau kita bisa swasembada, kehormatan kita, kehormatan pertanian kita. Yang mendapat manfaat adalah petani Indonesia. Karena itu, lahirlah kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada petani Indonesia," ujarnya.

Ia pun optimistis hasil dari berbagai intervensi tersebut mulai terlihat pada 2027. "Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik," katanya.

Nelayan Tak Lagi Bergantung Tengkulak

Persoalan kesejahteraan juga menjadi perhatian di wilayah pesisir. Pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, seperti balai lelang, pabrik es, cold storage, hingga akses pemasaran.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengubah posisi nelayan dalam rantai perdagangan hasil laut. Selama ini, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan modal membuat sebagian nelayan harus segera menjual hasil tangkapannya. Kondisi tersebut kerap membuat posisi tawar nelayan menjadi lemah.

"Kebijakan bapak Presiden ini harus berpihak dulu ke nelayan. Maka dibuat Kampung Nelayan Merah Putih, bangun cold storage, nanti jual ke koperasi dan ke SPPG. Tujuan akhirnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Zulhas.

Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Semangat yang sama dibawa pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi simpul distribusi berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, hingga komoditas pangan.

Bagi pemerintah, koperasi bukan sekadar tempat transaksi ekonomi. Kehadirannya diharapkan menjadi bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

"Jadi kami ingin di desa itu punya akses yang cepat terhadap ekonomi, terhadap distribusi, dan di desa itu nanti ada pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar Zulhas.

Konsep tersebut menempatkan desa bukan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional.

Dari Sampah Menjadi Energi

Orkestrasi Kemenko Pangan juga merambah persoalan lingkungan. Melalui program Waste to Energy, pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

Program ini diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan tempat pemrosesan akhir (TPA). Terutama, di sejumlah kota besar yang masih menghadapi masalah open dumping.

Di sektor ekonomi hijau, pemerintah juga mendorong pengembangan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem tersebut diharapkan menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional.

Selain mendukung agenda rendah karbon, pemerintah melihat peluang investasi dan peningkatan penerimaan negara dari sektor tersebut.

MBG Terus Diperbaiki

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari pengawalan Kemenko Pangan. Evaluasi manajemen, perbaikan sistem pendataan, dan penguatan pengawasan terus dilakukan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

"Manajemennya sudah kita evaluasi dan perbaiki. Berilah kami waktu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini," ujar Zulhas.

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Kemenko Pangan bukan hanya menyatukan kebijakan di tingkat pusat. Tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut dapat diterjemahkan hingga ke tingkat daerah dan masyarakat.

Mulai dari petani yang membutuhkan pupuk dan irigasi, nelayan yang membutuhkan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, hingga masyarakat desa yang membutuhkan akses ekonomi dan distribusi yang lebih dekat.

Pada akhirnya, orkestrasi program pangan bukan sekadar tentang menyelaraskan birokrasi. Ia menjadi upaya memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Sebab, ketika sawah berproduksi lebih tinggi, nelayan memiliki posisi tawar lebih kuat, dan desa memiliki pusat ekonomi sendiri, tujuan besar pembangunan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.