Dari Desa, Menjaga Warga Perbatasan dari Jerat Migrasi Ilegal

DI WILAYAH perbatasan, ancaman tidak selalu datang dari jalur yang terlihat. Di balik mobilitas warga yang keluar-masuk antarnegara, terdapat risiko migrasi nonprosedural hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dapat menyasar masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau memilih memperluas cara kerja perlindungan warga negara. Bukan hanya mengawasi perlintasan di perbatasan, tetapi mendatangi masyarakat dan membangun kesadaran keimigrasian dari desa.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Program ini menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, untuk mendapatkan informasi mengenai keimigrasian, memahami prosedur migrasi yang benar, sekaligus mengenali potensi bahaya di balik tawaran bekerja atau bepergian ke luar negeri secara ilegal.

Upaya tersebut semakin mendapat perhatian ketika Komisi XIII DPR RI hadir dalam sosialisasi bertajuk "Cerdas Berimigrasi, Aman Terlindungi Melalui Desa untuk Indonesia", di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa, 11 Agustus 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, mengatakan perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen di pintu keluar-masuk negara. Menurutnya, desa justru memiliki posisi strategis karena menjadi ruang pertama tempat masyarakat menerima informasi, termasuk ketika mendapatkan tawaran bekerja ke luar negeri.

"Perbatasan bukan sekadar garis pemisah antarnegara. Perbatasan adalah ruang tempat negara hadir untuk melindungi warga negaranya," kata Arung.

Desa sebagai Garda Terdepan

Bagi Imigrasi Sanggau, perangkat desa bukan sekadar penerima layanan. Mereka dapat menjadi mata dan telinga negara di tengah masyarakat.

Ketika perangkat desa mengetahui prosedur migrasi yang benar, informasi tersebut dapat diteruskan kepada warga. Sebaliknya, ketika muncul indikasi persoalan, laporan dapat disampaikan lebih cepat sebelum masalah berkembang menjadi kasus yang lebih besar.

"Ketika perangkat desa memahami prosedur migrasi yang benar, maka mereka menjadi garis pertahanan pertama. Mereka bisa memberikan informasi yang tepat kepada warganya sebelum muncul masalah," ujarnya.

Saat ini, Kanim Sanggau telah memiliki lima Desa Binaan Imigrasi. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah lima desa pada tahun mendatang.

Tidak berhenti pada pembentukan desa binaan, Imigrasi Sanggau juga menghadirkan inovasi Tanya Pimpasa. Kanal komunikasi ini dirancang untuk memudahkan perangkat desa memperoleh informasi keimigrasian secara cepat sekaligus menyampaikan laporan awal jika terdapat potensi persoalan di wilayahnya.

Dengan pola tersebut, jarak antara masyarakat desa dan petugas imigrasi diharapkan tidak lagi menjadi hambatan dalam memperoleh informasi.

Mencegah Sebelum Menjadi Korban

Migrasi ke luar negeri bukan persoalan yang harus ditakuti. Yang perlu dihindari adalah migrasi melalui jalur yang tidak sesuai prosedur.

Di titik inilah edukasi menjadi penting. Informasi mengenai dokumen perjalanan, prosedur keimigrasian, hingga risiko bekerja ke luar negeri tanpa mekanisme resmi dapat menjadi bekal bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Terlebih, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki mobilitas yang relatif tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan pengetahuan agar kemudahan akses lintas negara tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan melalui praktik ilegal.

Arung menilai perlindungan pekerja migran Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas imigrasi maupun aparat penegak hukum. Pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan hingga lembaga adat perlu berjalan bersama.

"Diperlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga lembaga adat," ujarnya.

Di Kalimantan Barat, pendekatan Desa Binaan Imigrasi juga terus dikembangkan. Puluhan desa telah dibentuk dan puluhan petugas pembina diterjunkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pola tersebut sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi ikut mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih sadar terhadap risiko migrasi nonprosedural dan TPPO.

Perlindungan yang Dimulai dari Ruang Desa

Dukungan terhadap pendekatan tersebut datang dari Komisi XIII DPR RI. Legislator Paolus Hadi menilai Desa Binaan Imigrasi dapat menjadi strategi untuk memperluas jangkauan edukasi keimigrasian hingga tingkat akar rumput, terutama di tengah keterbatasan sumber daya.

Bagi masyarakat perbatasan, kehadiran negara dengan demikian tidak hanya terasa melalui pos pemeriksaan atau kantor pelayanan. Negara juga hadir melalui informasi yang sampai ke rumah-rumah warga, melalui perangkat desa yang mampu menjawab pertanyaan, dan melalui petugas yang dapat dihubungi ketika masyarakat membutuhkan kepastian.

Di situlah Desa Binaan Imigrasi memiliki makna yang lebih luas.

Ia bukan sekadar program pelayanan. Ia adalah upaya membangun ketahanan masyarakat dari bawah, agar warga tidak mudah terjebak pada iming-iming pekerjaan, perjalanan, atau kesempatan ke luar negeri yang ternyata menyimpan risiko.

Pada akhirnya, menjaga perbatasan bukan hanya tentang siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Menjaga perbatasan juga tentang memastikan setiap warga negara yang melintas memiliki informasi yang benar, dokumen yang sah, serta perlindungan dari ancaman yang mungkin menunggu di balik perjalanan.

Dan di Sanggau, perlindungan itu sedang dibangun dari tempat yang paling dekat dengan masyarakat: desa.