RRI.CO.ID, Jakarta – Tongkat itu mengetuk pelan aspal di kawasan Tugu Tani, Jakarta, di tengah terik siang Hari Buruh 2026. Seorang pria tuna netra berkacamata hitam berdiri tegak di antara lautan buruh (kerumunan massa/red) menyuarakan harapan kesetaraan dalam dunia kerja.

Pria tersebut adalah Jansen, perwakilan komunitas pekerja penyandang disabilitas yang ikut dalam aksi May Day. Dengan topi caping di kepalanya, ia bergabung bersama ratusan buruh lain yang memadati pusat ibu kota.

Di hamparan bendera merah yang berkibar, suara kelompok disabilitas hadir membawa pesan berbeda. Mereka tidak hanya berbicara soal upah atau kesejahteraan, tetapi juga akses dan kesempatan yang hingga kini masih belum merata.

Jansen menegaskan, negara sebenarnya telah menjamin hak tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan minimal satu persen tenaga kerja disabilitas, sementara BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah sebesar dua persen.

“Artinya, setiap satu dari seratus pekerja di perusahaan swasta harus penyandang disabilitas. Begitu juga di ASN atau BUMN, dua dari seratus pekerjanya adalah disabilitas,” katanya dengan tegas saat ditemui di Tugu Tani Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.

Namun, menurutnya, implementasi aturan tersebut masih jauh dari harapan. Ia menilai banyak perusahaan belum menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten.

Komunitas pekerja disabilitas pun meminta pemerintah tidak hanya berhenti pada regulasi. Pengawasan dan penegakan aturan dinilai menjadi kunci agar hak tersebut benar-benar dirasakan.

Jansen juga mengungkapkan pihaknya telah mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka berharap penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat melibatkan penyandang disabilitas secara langsung.

“Kami berharap pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan regulasi, supaya sesuai kebutuhan dan amanat undang-undang,” ucapnya dengan nada penuh harap.

Selain itu, ia menyoroti masih terbatasnya aksesibilitas di dunia kerja, baik dari sisi fasilitas maupun lingkungan kerja. Menurutnya, stigma terhadap kemampuan disabilitas juga masih menjadi tantangan yang perlu dihapus.

Ia berharap pemerintah, termasuk Presiden, dapat mendorong perubahan nyata. Tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga memastikan sektor swasta menyediakan ruang kerja yang inklusif.

“Kami bukan butuh belas kasihan, tapi pemenuhan hak. Karena kami juga punya kemampuan dan hak yang sama untuk bekerja,” ujarnya dengan nada tegas.

Bagi komunitas pekerja disabilitas, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum usai. Di tengah gegap gempita aksi, masih ada suara yang menuntut untuk benar-benar didengar.