KBRN, Nusantara : Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan progres signifikan sebagai simbol peradaban baru Indonesia. Namun di balik kemegahan megaproyek ini, pertanyaan pun mencuat, apakah masyarakat lokal terpinggirkan?

Pasalnya sejak wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Kawasan Inti IKN, sejumlah warga menyuarakan kekhawatiran. Kekhawatiran itu berkisar dari potensi kehilangan tanah dan identitas budaya hingga kesempatan ekonomi yang mereka nikmati selama ini.

Protes sempat muncul dari sebagian masyarakat adat yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa warga juga mengaku belum mendapat kejelasan soal ganti rugi lahan, sementara aktivitas konstruksi terus berjalan. Perubahan tata ruang bahkan dinilai mengganggu ekosistem sosial dan budaya yang telah lama terbentuk.

Namun, seiring waktu, nada kritik tersebut mulai berubah menjadi dukungan. Banyak masyarakat lokal kini melihat kehadiran IKN sebagai peluang baru untuk bangkit dan berkembang.

BACA JUGA:

IKN Terus Diramaikan Ribuan Pengunjung dari Berbagai Daerah

Salah satunya dirasakan oleh warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Kepala Desa Bumi Harapan, Sunaryo, menegaskan bahwa warganya tidak merasa tersisihkan oleh pembangunan IKN.

“Tidak ada yang terpinggirkan, karena masyarakat hidup makin baik. Kami justru melihat ini sebagai kesempatan. Banyak warga mulai membuka usaha, dan infrastruktur desa juga ikut diperhatikan,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Sunaryo mengakui bahwa pembangunan IKN membawa dampak besar, termasuk gelombang urbanisasi. Namun, ia menilai hadirnya akses usaha, peningkatan infrastruktur, dan munculnya peluang kerja baru menjadi nilai tambah bagi masyarakat.

“Yang penting, kami dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan. Itu harapan kami,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Arman Kadi, warga Desa Bukit Raya. Menurutnya, masyarakat setempat sudah mulai merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran IKN.

“Sekarang banyak peluang usaha terbuka, bahkan warga mulai menyewakan rumah jadi kos-kosan. Tanah yang tadinya hanya tanam sawit sekarang bisa dikontrakan, yang terkena dampak juga dapat ganti rugi, bahkan ada yang sampai miliaran,” kata Arman.

BACA JUGA:

Mulai Juni Otorita IKN-BIN Tambah 800 Pegawai

Sementara Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN (OIKN), Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan IKN mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan.

“Pembangunan IKN benar-benar inklusif, artinya melibatkan semua pihak, dan ada keberlanjutan. Kami libatkan juga komunitas lokal dalam pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, bahkan pelestarian budaya lokal dalam desain kota,” ujar Troy.

BACA JUGA:

Otorita IKN Kembali Teken Investasi Senilai Rp3,5 Triliun

Ia menekankan bahwa pembangunan IKN harus menjadi contoh harmonisasi antara kemajuan dan kearifan lokal, dengan membuka ruang dialog bagi semua pihak.

Pembangunan IKN memang membawa perubahan besar. Namun bagi masyarakat lokal, perubahan itu tidak harus berarti ancaman, melainkan bisa menjadi peluang untuk tumbuh bersama ibu kota masa depan Indonesia.

Pertanyaan apakah warga lokal benar-benar terpinggirkan memang belum bisa dijawab secara mutlak hari ini. Namun atu hal pasti, suara-suara dari akar rumput patut didengar agar IKN benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.