Menko Polkam: Penanganan Kasus Dilakukan Profesional tanpa Intervensi

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Ia meminta seluruh aparat penegak hukum mengedepankan profesionalisme, koordinasi, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.

Menurut Djamari, tidak perlu ada suasana yang memanas di tengah berbagai proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dan memberantas korupsi sesuai kewenangan masing-masing.

"Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," ujar Djamari dalam keteranganya , Jumat 10 Juli 2026.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi. Masyarakat diminta memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Menko Polkam menegaskan proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, dan transparan tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Ia menilai meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus dugaan korupsi tidak serta-merta menunjukkan praktik korupsi semakin meningkat. Kondisi tersebut justru mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam melakukan penindakan dan pembenahan terhadap praktik korupsi di berbagai sektor.

"Selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya," katanya.

Menutup pernyataannya, Djamari mengingatkan masyarakat agar tidak membenturkan satu institusi dengan institusi lainnya. Menurutnya, seluruh aparat negara merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang saling melengkapi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pemerintah juga memastikan koordinasi antarinstansi terus berjalan agar setiap proses penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.