RRI.CO.ID, Fakfak - Sebanyak 63.033 jiwa atau 17.407 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tercatat dalam kategori warga fakir miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali La Hadalia, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pendataan dan verifikasi lapangan guna memastikan keakuratan data penerima bantuan.

“Memang data ini berkaitan dengan penduduk sehingga pengaruhnya akan terus fluktuatif di lapangan, sehingga harus dikroscek dan dipastikan kondisi eksistingnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, verifikasi lapangan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error, yakni kondisi di mana warga yang memenuhi kriteria miskin namun belum terdata sebagai penerima bantuan sosial.

“Di mana exclusion error ini ada warga yang memenuhi kriteria miskin tetapi belum menerima bansos dalam pendataan secara teknis,” katanya.

Menurutnya, langkah ini penting agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, dapat tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat.

Dinsos Fakfak juga mengungkap sejumlah indikator yang dapat membuat seseorang tidak lagi masuk kategori penerima bansos, seperti memiliki tabungan di atas Rp5 juta, kepemilikan kendaraan lebih dari satu, rumah permanen, hingga adanya anggota keluarga berstatus ASN.

Selain itu, faktor lain meliputi kepemilikan akses kredit, cicilan kendaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta pendapatan di atas upah minimum kabupaten yang turut mempengaruhi penentuan status ekonomi dalam DTSEN.

Sadali berharap masyarakat dapat bersikap jujur dan kooperatif selama proses verifikasi berlangsung, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

“Harapan kami masyarakat dapat patuh terhadap aturan yang berlaku dan bersama mengawal agar penyaluran bansos dari pemerintah dapat tepat sasaran,” pungkasnya.