KBRN, Fakfak : Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berkomitmen dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah program pendidikan gratis yang masuk dalam sembilan program unggulan daerah dari total 32 program visi pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pengembangan SDM, Marselus Rahamitu, saat berbicara di hadapan peserta kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Selasa (4/11/2025).

Marselus menjelaskan, kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah merupakan bentuk nyata perhatian terhadap peningkatan sumber daya manusia di Fakfak. “Pendidikan gratis ini adalah kebijakan pemerintah yang telah mendapat apresiasi hingga tingkat nasional, termasuk dari CNN. Oleh karena itu, kita semua perlu menjaga dan mengawal kebijakan ini dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus pemerintah daerah. “Kami berharap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat memberikan klarifikasi secara terbuka jika muncul kesalahpahaman di masyarakat, terutama terkait program pendidikan gratis maupun bantuan beasiswa,” kata Marselus.

Lebih lanjut, Marselus mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan daerah, termasuk di sektor pendidikan, membutuhkan proses yang matang. Ia menjelaskan, sidang anggaran baru dilakukan pada triwulan kedua, sehingga implementasi program baru dapat berjalan secara bertahap dan terukur. “Kita harus memahami bahwa setiap kebijakan butuh waktu dan mekanisme agar berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marselus juga menyinggung mengenai berbagai bentuk bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi mahasiswa asal Fakfak. Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya mengecek langsung kondisi mahasiswa di luar daerah setelah ditemukan adanya penerima beasiswa yang tidak lagi aktif kuliah. “Ini menjadi perhatian serius kami, karena ada mahasiswa yang tidak kuliah tetapi masih menerima bantuan,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan sistem digital bernama e-Beasiswa atau elektronik beasiswa. Sistem ini dirancang untuk memantau secara langsung status akademik mahasiswa penerima bantuan. “Ke depan, Bupati Fakfak berharap cukup membuka aplikasi untuk melihat data mahasiswa. Apakah mereka masih aktif, bagaimana nilai KHS dan KRS-nya, semuanya bisa dilihat,” jelas Marselus.

Aplikasi e-Beasiswa ini juga akan terintegrasi dengan data perguruan tinggi dan sistem keuangan, sehingga pencairan dana beasiswa dilakukan langsung ke rekening pribadi mahasiswa yang bersangkutan. “Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tambahnya.

Marselus menegaskan, langkah digitalisasi melalui e-Beasiswa diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di Fakfak. “Output-nya jelas, pemerintah bisa mengetahui mahasiswa mana yang masih aktif, jurusan apa yang diambil, dan sejauh mana capaian studinya. Ini adalah bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab bersama dalam membangun SDM Fakfak yang unggul,” pungkasnya.