SiGAP Fakfak Kecam Penyalahgunaan Dana Beasiswa ADiK

KBRN, Fakfak : Solidaritas Guru Asli Papua (SiGAP) Kabupaten Fakfak menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan penyalahgunaan dana Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana ini dinilai sebagai hak konstitusional anak-anak Asli Papua yang harus dilindungi sepenuhnya.

Ketua Umum SiGAP Kabupaten Fakfak, Kristina Maridang Kabes, S.Pd., menegaskan beasiswa ADiK bukan sekadar bantuan finansial, tetapi menjadi penopang utama keberlangsungan studi mahasiswa Papua di perantauan.

“Beasiswa ADiK adalah napas tambahan bagi anak-anak kita di tanah rantau. Mereka gunakan dana ini untuk makan, membayar kos, membeli buku, dan biaya hidup lainnya. Kalau dana ini disalahgunakan, lalu anak-anak ini mau jadi apa? Ini bukan sekadar uang, ini masa depan yang dirampas. Kami mengecam keras tindakan seperti ini,” ujarnya.

Kristina juga menilai, alasan apa pun, termasuk dalih ‘terhipnotis’ yang sempat beredar di pemberitaan, tidak bisa menghapus tanggung jawab hukum.

“Uang ini milik anak-anak Papua. Menyalahgunakannya berarti mengkhianati mereka dan merampas hak pendidikan yang dijamin oleh negara,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal SiGAP Kabupaten Fakfak, Ferdinand Nauw, M.Pd., yang dihubungi melalui telepon seluler, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kasus ini. Ia menyebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Mansur Ali, hanya membutuhkan empat hari setelah dilantik untuk bergerak mengungkap dugaan penyalahgunaan dana tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Plt Kepala Dinas. Namun, penegakan disiplin internal saja tidak cukup. Proses hukum harus berjalan tuntas, transparan, dan jangan sampai ada kesan kasus ini hilang di tengah jalan,” tegas Ferdinand.

Baik Kristina maupun Ferdinand sepakat, dana pendidikan merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas. Mereka mengingatkan bahwa amanah ini berkaitan langsung dengan harga diri masyarakat Papua.

“Dana pendidikan adalah amanah. Amanah adalah harga diri. Dan harga diri orang Papua tidak untuk dipermainkan,” tutup keduanya dalam pernyataan bersama.