RRI.CO.ID, Fakfak- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Fakfak terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam upaya mendukung penetapan alur pelayaran yang aman dan terstandar di wilayah perairan Fakfak, Papua Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi laut.

Kepala KSOP Kelas IV Fakfak, Rudi, S.Sos., M.AP, didampingi Rio B. R. Hutagalung, S.AP dan Matthew F. Naibaho, A.Md.Tra., melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggelar rapat koordinasi terkait rencana penetapan alur pelayaran.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada rencana penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Karas. Penetapan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas kapal di wilayah perairan setempat yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi.

Rudi menegaskan bahwa penetapan alur pelayaran merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap kapal yang melintas dapat beroperasi dengan aman dan sesuai standar. “Kami berupaya memastikan alur pelayaran di Fakfak dan Karas dapat ditetapkan secara resmi sehingga memberikan kepastian dan keselamatan bagi seluruh pengguna jasa pelayaran,” ujarnya.

Kegiatan koordinasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021 sebagai perubahan atas PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Perairan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penetapan alur pelayaran yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, Andi Hartono, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung rencana tersebut melalui Seksi Alur Pelayaran. “Kami siap memberikan dukungan teknis dan koordinasi guna mempercepat proses penetapan alur pelayaran di wilayah Fakfak,” katanya.

Melalui koordinasi yang terjalin antara KSOP Fakfak dan Distrik Navigasi Sorong, diharapkan penetapan alur pelayaran dapat segera terealisasi. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pelayaran yang aman, tertib, dan efisien, sekaligus memperkuat keselamatan transportasi laut di wilayah Papua Barat.