Ratusan Desa di Sanggau Sudah Ajukan Dana Desa Tahap Akhir

RRI.CO.ID, Sanggau - Sebanyak 151 dari 163 desa di Kabupaten Sanggau telah mengajukan anggaran Dana Desa tahap akhir. Sementara itu, masih terdapat 12 desa yang belum mengajukan alokasi anggaran tersebut karena sejumlah kendala, termasuk akses dan kondisi geografis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPM Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan proses pengajuan anggaran Dana Desa tahap akhir hingga kini terus berjalan. Menurutnya, sebagian besar desa telah memenuhi tahapan pengajuan sehingga proses penyerapan anggaran dapat dilanjutkan.

“Dari 163 desa, sebanyak 151 desa sudah mengajukan anggaran Dana Desa tahap akhir, sedangkan masih ada 12 desa yang belum mengajukan," kata Alian dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Selasa 6 Oktober 2026.

Alian menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan 12 desa tersebut belum mengajukan alokasi anggaran tahap kedua adalah kondisi akses menuju wilayah desa yang cukup sulit. Kondisi geografis sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau turut menjadi tantangan dalam proses administrasi dan pengajuan anggaran.

Meski masih terdapat desa yang belum mengajukan, Alian memastikan pihaknya terus mendorong agar seluruh desa segera menyelesaikan proses tersebut. Pemerintah daerah juga optimistis seluruh desa dapat melakukan penyerapan alokasi anggaran sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

"Saya bisa pastikan penyerapan anggaran dana desa 100 persen sampai akhir tahun 2026," ujarnya.

Ia menegaskan, kendala geografis tidak boleh menjadi penghambat bagi desa untuk menyelesaikan proses pengajuan dan penyerapan Dana Desa. Koordinasi dan pendampingan akan terus dilakukan agar desa-desa yang masih tertunda dapat segera memenuhi persyaratan.

Dengan 151 desa yang telah mengajukan anggaran, Alian menilai progres penyaluran dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Sanggau berjalan cukup baik. Ia berharap 12 desa yang masih tertunda dapat segera menyelesaikan pengajuan sehingga seluruh 163 desa dapat memanfaatkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.