RRI.CO.ID, Entikong – Konflik pertanahan masih menjadi salah satu tantangan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan guna meminimalisir sengketa lahan yang dapat menghambat investasi dan kesejahteraan.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sanggau, Manuel Fernandes, mengatakan penyelesaian persoalan pertanahan harus dilakukan secara terencana melalui penguatan data, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap status dan pemanfaatan lahan. Langkah tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik masyarakat.

“Konflik pertanahan umumnya terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan batas wilayah, maupun kurangnya pemahaman terhadap legalitas lahan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan dan pengelolaan informasi pertanahan yang akurat,” ungkap Manuel Fernandes dalam dialog RRI Sanggau Menyapa, Selasa 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, instansi pertanahan, aparat desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di lapangan. Melalui koordinasi yang baik, setiap permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“Pendekatan dialogis dan partisipatif perlu terus dikedepankan dalam setiap penyelesaian sengketa lahan. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal agar setiap keputusan yang diambil dapat diterima dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ungkapnya.

Selain itu, Manuel menjelaskan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah juga dapat mendukung tata kelola pertanahan yang lebih efektif. Teknologi pemetaan, digitalisasi data, serta integrasi informasi lintas sektor dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan lahan sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir.

Ia berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dengan langkah strategis yang terukur, konflik pertanahan dapat ditekan sehingga pembangunan daerah, investasi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau dapat berjalan secara optimal.