RRI.CO.ID, Entikong - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo menyampaikan, Kabupaten Sanggau berpotensi terdampak fenomena Super El Nino yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berkurangnya ketersediaan sumber air.

“Kami telah menerima peringatan dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak Super El Nino, khususnya potensi karhutla dan berkurangnya sumber air di wilayah Kalimantan. Karena itu, langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sudah mulai kami lakukan sejak dini bersama seluruh pihak terkait,” kata Sigit Purnomo saat diwawancarai di kantornya, Minggu, 31 Mei 2026.

Berdasarkan informasi yang diterima BPBD Sanggau dari BMKG, curah hujan di wilayah Kabupaten Sanggau diperkirakan mulai menurun sejak awal Juni. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Sanggau telah meneruskan informasi peringatan dini kepada seluruh kecamatan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara terkoordinasi.

“Kami sudah menyampaikan informasi dan imbauan kepada seluruh kecamatan agar bersama-sama meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih Panjang. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin,” ucapnya.

Sigit menjelaskan, fenomena Super El Nino berpotensi memperpanjang periode kemarau dibandingkan kondisi normal. Dampak yang paling diwaspadai tidak hanya meningkatnya ancaman karhutla, tetapi juga kekeringan yang dapat mengganggu kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah.

“Secara prediksi, musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang akibat pengaruh Super El Nino, meskipun durasinya masih menunggu informasi lanjutan dari BMKG. Namun kemungkinan masa kemarau akan berlangsung lebih dari dua bulan sehingga perlu diantisipasi sejak sekarang,” tuturnya.

Ia memaparkan, BPBD Sanggau bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah penanganan darurat, termasuk kemungkinan meminta bantuan water bombing dari pemerintah provinsi apabila terjadi kebakaran besar dan sumber air di lapangan tidak mencukupi.