RRI.CO.ID, Entikong - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Sanggau, Alian menegaskan, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan anggaran khusus dari Dana Desa untuk mendukung operasional Posyandu. Kebijakan ini bertujuan memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat desa agar kegiatan seperti pemantauan gizi balita, kesehatan ibu hamil, dan imunisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Pemerintah desa memang diarahkan untuk mengalokasikan sebagian Dana Desa guna mendukung kegiatan Posyandu karena layanan kesehatan dasar masyarakat banyak bergantung pada fasilitas tersebut,” ungkap Alian, Jumat 6 Maret 2026.

Dukungan anggaran tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan Posyandu berjalan secara rutin setiap bulan di setiap desa. Melalui pendanaan yang memadai, kebutuhan operasional seperti penyediaan alat kesehatan sederhana, makanan tambahan bagi balita, serta insentif kader Posyandu dapat terpenuhi.

“Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan Posyandu, mulai dari operasional pelayanan hingga peningkatan kapasitas kader kesehatan di desa,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong desa agar memprioritaskan program kesehatan masyarakat dalam perencanaan anggaran desa. Langkah ini dilakukan agar upaya pencegahan stunting, peningkatan gizi balita, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan secara maksimal melalui Posyandu.

“Posyandu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di desa sehingga dukungan anggaran dari Dana Desa sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatannya,” katanya.

Alian menyebut, dengan adanya komitmen pengalokasian Dana Desa tersebut, pemerintah berharap pelayanan kesehatan dasar di desa dapat semakin kuat dan merata. Keberlanjutan program Posyandu juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menekan berbagai permasalahan kesehatan di tingkat desa.