DPRD Sanggau Terima Nota Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026

  • 05 Agt 2026 20:21 WIB
  •  Entikong

RRI.CO.ID, Entikong - DPRD Kabupaten Sanggau menerima penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-11 hari ke-1 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena menyampaikan dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan bersama sebelum penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Perubahan KUA dan PPAS dilakukan karena adanya dinamika pelaksanaan APBD tahun berjalan. Penyesuaian ini juga memperhatikan perubahan regulasi dan hasil rekomendasi BPK," Susana Herpena di Kantor DPRD Kabupaten Sanggau pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Dalam rancangan tersebut, Susana menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp1,600 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,734 triliun. Defisit anggaran yang terjadi akan ditutup melalui pembiayaan netto sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Perubahan anggaran tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Kami berharap pembahasannya segera diagendakan agar menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menyatakan DPRD akan mencermati seluruh isi rancangan perubahan KUA-PPAS sebelum memberikan persetujuan. Pembahasan akan dilakukan bersama komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD agar kebijakan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

"DPRD akan mempelajari dan mendalami secara menyeluruh rancangan Perubahan KUA-PPAS ini. Pembahasannya dilakukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat," tegas Timotius

Ia berharap, perubahan KUA-PPAS dapat segera diagendakan dan menjadi landasan penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap efektif, transparan, dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....