RRI.CO.ID, Makassar - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Perdamian atau Board Of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donal Trump. Didalam negeri keikutsertaan Indonesa bergabung kedala BOP ini menuai Kontroversi dipublik.

Berikut wawancara rri bersama pengamat Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Dr La Ode Abdul Gani, S.H., M.H. Sabtu, 07 Februari 2026.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan perdamaian dunia atau disebut Board of Peace (BOP) pada 15 Januari lalu. Badan ini beranggotakan beberapa negara dan bertugas mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian di Gaza sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Bagaimana Anda melihat Board of Peace ini?

Jadi sekarang ada perdebatan tentang BOP ini. Ini sudah menjadi isu internasional, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia memperhatikan. Mengapa? Karena ada kejanggalan secara hukum dan politik dalam eksistensi Board of Peace ini, di mana Palestina tidak diikutsertakan.

Menurut saya, ini adalah titik kelemahan secara hukum karena bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Seakan-akan dalam posisi ini, Indonesia sangat inferior, tidak bisa menentukan sikap, dan tidak punya warna. Padahal kalau melihat Cina dan Rusia, mereka tidak mau ikut dalam pembentukan board oleh Donald Trump ini karena mereka melihat ini hanyalah proyek "tipu-tipu" untuk melanggengkan kekuasaan Israel di Palestina. Tidak ada nilai keadilan di sini karena Palestina tidak diikutsertakan. Seharusnya jika ada niat baik, Palestina harus dilibatkan agar suara mereka didengar.

Di dalam badan atau dewan ini terdapat beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Pakistan. Kita tahu negara-negara Arab tersebut selama ini sangat kental membela Palestina. Bagaimana Anda melihat antusiasme mereka?

Jadi semua negara yang "inferior" dalam hal ini tampaknya ikut di dalam board Donald Trump ini. Namun, jika melihat Indonesia sebagai negara besar nomor empat di dunia, seharusnya kita lebih berhati-hati. Bayangkan jika Indonesia ikut dan menyumbangkan dana (rencananya sekitar 17 triliun) kepada badan ini. Menurut saya itu sangat tidak pantas dan tidak masuk akal di tengah kondisi keuangan kita yang sedang sulit. Hal ini bisa menyakiti hati nurani masyarakat Indonesia.

Kita bicara mengenai keadilan dan hati nurani. Bagaimana kita memposisikan diri untuk membantu rencana yang berpotensi dikhianati kembali? Saya tidak bisa meyakini Donald Trump karena dia berada pada rezim yang dikontrol oleh elit Yahudi. Amerika saat ini elitnya ada di tangan Yahudi.

Menurut pandangan Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Apakah harus menarik diri atau memainkan peran yang lebih strategis?

Indonesia harus menarik diri, kemudian mengatur kembali strategi politiknya demi keadilan. Persoalan hukum genosida di Palestina belum selesai, tapi tiba-tiba diminta berdamai. Bagaimana caranya damai kalau proses hukum tidak jalan? Netanyahu mestinya sudah dibawa ke ICC (International Criminal Court) untuk dihukum berdasarkan Statuta Roma. Ini genosida murni, semua pakar dunia mengakuinya. Jadi perdamaian apa namanya jika kejahatan dibiarkan lalu diminta damai? Ini tipu-tipu menurut saya.

Ketika Indonesia berada di dalam Board of Peace bersama Israel, kran dialog dengan Israel bisa dibuka dan dilakukan di dalam organisasi tersebut?

Saya dulu waktu di RRI juga pernah mengatakan, Indonesia tidak bisa segampang itu mengubah posisi dari menutup ruang dialog menjadi tiba-tiba membuka. Di zaman Gus Dur tahun 2001, posisi seperti ini sudah direncanakan tapi banyak resistensinya dan Gus Dur akhirnya tidak mampu melakukan itu.

Ada yang berargumen "bagaimana Indonesia berperan kalau tidak dialog langsung?". sebetulnya tanpa dialog langsung pun kita punya wakil-wakil. Ada Yordania, Turki, Mesir, dan beberapa negara Arab yang bisa mewakili kita berdialog dengan Israel terkait posisi tawar.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah kita bisa percaya Israel akan melunak dan mengakui Palestina setelah dialog? Tidak ada jaminan. Jadi akan sia-sia saja. Jika kita membuka ruang dialog dan tetap gagal, kita kalah berkali-kali karena sudah mengorbankan prinsip awal. Karakter Israel itu munafik dan selalu mengkhianati janji serta resolusi PBB. PBB sendiri sekarang seolah mati suri, tidak berdaya terhadap Israel. Jadi yang menang sekarang hanya yang kuat, sementara yang lemah dizalimi terus-menerus.