RRI.CO.ID, Sukoharjo - Upaya memutus mata rantai penularan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sukoharjo kian intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan akan segera meluncurkan program pelacakan (tracing) kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 mendatang.

Langkah strategis ini diambil sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia.

Kepala Puskesmas Nguter, Nunik Kurniawati, mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas. Mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari dua pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

"Kegiatan tracing ini fokus untuk memutus mata rantai penularan. Petugas kami akan turun langsung ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat untuk melakukan skrining awal," ujar Nunik dalam Forum Konsultasi Publik Puskesmas Nguter, Senin 20 Juli 2026.

Nunik menambahkan, jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Hal ini penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri TBC atau tidak, sehingga penanganan dapat segera diberikan.

Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting. Nunik menyebut bahwa target penurunan stunting di wilayah Nguter telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa.

"Keberhasilan ini adalah kerja keras para kader di lapangan yang tersebar di 16 desa. Mereka adalah garda terdepan dalam memantau kesehatan anak dan ibu hamil," jelasnya.

Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh unsur Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh masyarakat ini sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Nunik menegaskan pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan masukan demi peningkatan mutu layanan kesehatan.

Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter, Sukatman, menilai forum ini sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat.

"Ini adalah bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas. Masyarakat bisa langsung memberikan masukan jika ada program yang dirasa belum maksimal atau perlu ditingkatkan," pungkas Sukatman. (Edwi)