RRI.CO.ID, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai pengembangan kawasan industri perlu dibarengi dengan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat langsung kehadiran industri.

Hal itu disampaikan Chusnunia saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Millennium, Kabupaten Tangerang, Senin 20 Juli 2026. Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan harus disusun berdasarkan potensi lokal dan arah pengembangan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

"Harus ada matching antara produk lokal yang akan dihilirisasi dengan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat memiliki basis di bidang perikanan, industrinya otomotif, sementara pendidikannya pariwisata. Itu semakin tidak matching," kata Chusnunia.

Ia menyampaikan pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas. Tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri, masyarakat sekitar tidak akan memperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan kawasan industri tersebut.

"Namun, apabila pengembangan kawasan industri tidak dibarengi dengan ekosistem pendidikan yang mendukung, masyarakat sekitar tidak akan memperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan kawasan industri tersebut. Padahal, kita ingin kawasan industri ini mampu memberikan dampak positif dan tidak meninggalkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Ia menambahkan, keterhubungan antara pendidikan dan industri menjadi faktor penting dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Program pendidikan dan pelatihan perlu diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas industri di daerahnya.

Menurutnya, kawasan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang siap mendukung keberlangsungan industri tersebut. Dengan adanya keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, keberadaan kawasan industri diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat sekitar.

RRI.CO.ID, Tangerang - Komisi VII DPR RI mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan di kawasan industri agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masukan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang tengah dibahas DPR RI.

"Program TJSL dinilai perlu diarahkan pada sektor yang berdampak jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri," ucap Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, usai kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Millennium Industrial Estate, Kabupaten Tangerang, Senin 20 Juli 2026.

Menurutnya, pelaksanaan TJSL sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya lebih terasa.

"Sebetulnya kalau TJSL atau Tanggung Jawab Sosial itu sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau dia tidak mengerjakan itu berarti selama ini melanggar. Bukan tidak ada, ada. Tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, jumlahnya mungkin terlalu sedikit, atau tidak tepat sasaran," kata Saleh.

Menurutn Saleh program TJSL sebaiknya tidak berhenti pada bantuan yang bersifat sesaat. Perusahaan didorong mengarahkan programnya pada sektor yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Yang penting itu mestinya pendidikan, kesehatan. Itu yang harus disesuaikan. Jangan sampai yang penting ada, seakan-akan sudah lepas tanggung jawab," ujarnya.

Masukan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan Panja RUU Kawasan Industri bersama berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII juga meminta masukan kepada jajaran pemerintah daerah seperti Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang. Selain itu masukan juga disampaikan oleh pelaku usaha di kawasan industri di kawasan Kabupaten Tangerang.