RRI.CO.ID, Bogor – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim melantik 15 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Prosesi pengangkatan dan alih tugas tersebut berlangsung di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat, 17 Juli 2026.

Pelantikan mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Kota Bogor, Satpol PP, Dinkukmdagin, Kecamatan Tanah Sareal, hingga beberapa kelurahan. Rotasi tersebut dilakukan untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi agar pelayanan publik semakin efektif.

Dedie Rachim mengatakan proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi.

“Keinginan masyarakat itu datangnya bertubi-tubi. Jadi saya akan terus melaksanakan proses rotasi, mutasi, maupun promosi dalam waktu dekat dengan penuh harapan agar apa yang diharapkan masyarakat terwujud," ujarnya.

Menurutnya, setiap penempatan jabatan harus didasarkan pada kemampuan dan integritas aparatur, bukan karena usulan maupun kepentingan tertentu. Para pejabat yang baru dilantik juga diminta segera menyesuaikan diri dan mengawal berbagai program prioritas di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dedie secara khusus meminta percepatan penerapan Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMASDA).

“Aset itu kan ada ribuan, makanya harus tersistem, harus didigitalisasi," katanya, seraya menambahkan sistem tersebut akan memudahkan pemerintah memantau sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Di sektor lingkungan hidup, ia menginstruksikan percepatan pengawalan pembangunan dua proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni di Galuga dan Kayumanis. Selain itu, pembangunan SMAN 11, jalan Regional Ring Road (R2), IPAL skala kota, penataan pedagang kaki lima, serta pendataan masyarakat miskin juga diminta menjadi perhatian seluruh perangkat daerah terkait.

Menutup arahannya, Dedie berharap rotasi jabatan mampu menghadirkan perspektif baru dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kota Bogor.

“Mudah-mudahan di penempatan yang baru bisa lebih jernih melihat persoalan dan memberikan solusi," tutupnya.