RRI.CO.ID, Kota Magelang – Pemerintah Kota Magelang mengebut pembangunan gedung baru DPRD Kota Magelang di kawasan eks Balai Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 26 November 2026 agar DPRD dapat mulai menempati kantor baru sebelum gedung lama dialihkan untuk Akademi TNI pada awal 2027.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang, Wahidin Sektanto, mengatakan pembangunan telah dimulai sejak 24 Juni 2026. Penyelesaian proyek menjadi prioritas karena gedung DPRD yang saat ini digunakan akan difungsikan sebagai kantor Akademi TNI mulai Januari 2027.

"Pengerjaan renovasi gedung DPRD Kota Magelang di eks bangunan Balai Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan RI ditargetkan selesai 26 November mendatang. Karena Januari 2027 mendatang, gedung DPRD Kota Magelang saat ini sudah akan ditempati untuk kantor Akademi TNI," kata Wahidin, Jumat, 17 Juli 2026.

Ia menjelaskan, proyek tersebut tidak hanya mencakup pembangunan gedung baru, tetapi juga rehabilitasi dua bangunan yang sudah ada di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi satu gedung baru dan dua gedung yang direnovasi.

Menurut Wahidin, gedung baru akan digunakan sebagai ruang rapat paripurna DPRD sekaligus kantor Sekretariat DPRD. Sementara dua bangunan yang direhabilitasi akan dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Magelang.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan anggaran sekitar Rp16,18 miliar. Jika masih terdapat kebutuhan anggaran tambahan, pemerintah akan mengusulkannya pada APBD Tahun 2027.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil mengatakan perpindahan ke kantor baru akan dilakukan secara bertahap mulai Oktober 2026. Selama pembangunan ruang rapat paripurna belum selesai, rapat paripurna akan digelar di Gedung Wanita atau Pendopo sebagai lokasi alternatif.

Evin menyebut gedung baru DPRD mengusung konsep ramah lingkungan dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Nilai proyek yang semula direncanakan lebih dari Rp20 miliar disesuaikan menjadi sekitar Rp16 miliar melalui efisiensi anggaran.

Ia berharap perpindahan kantor tidak hanya menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, tetapi juga menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Pindah kantor harus diikuti dengan perubahan kinerja, harapannya lebih responsif, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan masyarakat," ujarnya.