RRI.CO.ID, Subulussalam - Momentum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kota Subulussalam yang kian dekat dinilai bukan sekadar ajang rutin suksesi kekuasaan, melainkan ujian berat bagi kedewasaan demokrasi akar rumput. Mengingat ruang sosial desa yang sangat intim dan sarat kekerabatan, kontestasi ini rentan memicu polarisasi jika tidak dikelola dengan basis rasionalitas, Jumat 17 Juli 2026.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Inisiator Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Subulussalam, Erwinsah Putra Berutu S.Pd., M.Pd. Ia menilai, tata kelola pemerintahan kampong ke depan di bawah kepemimpinan baru sangat bergantung pada cara masyarakat dan penyelenggara menyikapi dinamika Pilkades hari ini.

Menurut Erwinsah, watak asli pembangunan nasional bermuara di desa, mulai dari pengelolaan anggaran, layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, ia mendesak agar ruang kampanye dalam Pilkades Subulussalam kali ini dibersihkan dari praktik politik emosional dan sentimen kelompok.

"Masyarakat perlu menilai calon kepala desa berdasarkan kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, integritas, kemampuan menyelesaikan persoalan publik, serta visi pembangunan yang realistis. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui sentimen, melainkan melalui pertimbangan rasional," ujar Erwinsah.

Merujuk pada teori ilmuan politik Robert A. Dahl, Erwinsah menegaskan bahwa legitimasi seorang kepala desa terpilih tidak sah secara substansi jika proses kompetisinya tidak adil. Keterlibatan warga di Subulussalam tidak boleh hanya dihitung dari tingginya angka kehadiran di bilik suara, tetapi dari seberapa kritis mereka menguliti program kerja para calon.

Selain masalah partisipasi, ia juga memberikan peringatan keras kepada panitia penyelenggara Pilkades di tingkat kota maupun desa dengan mengutip perspektif Samuel P. Huntington. Lemahnya institusi dan ketidaknetralan panitia dinilai menjadi pintu masuk utama terjadinya gugatan hukum dan konflik horizontal pasca-pemilihan.

"Netralitas panitia, kepastian terhadap aturan yang berlaku, serta penyelesaian sengketa secara objektif merupakan fondasi bagi terciptanya demokrasi yang berkualitas. Kepemimpinan tidak boleh bergantung pada figur semata, tetapi harus dibangun melalui tata kelola yang transparan," tegas akademisi bergelar magister pendidikan tersebut.

Lebih lanjut, Inisiator HMI Subulussalam ini mendorong diterapkannya model demokrasi deliberatif berbasis dialog terbuka sebagaimana konsep Jürgen Habermas. Tradisi musyawarah desa (pesukhat) harus dikembalikan fungsinya sebagai panggung adu argumen konkret, bukan sekadar ruang formalitas penyerahan bantuan atau kampanye slogan.

Ia berharap, pasca-pemungutan suara nanti, tidak ada lagi sekat-sekat politik di tengah masyarakat Subulussalam. Kepala desa yang mendapat mandat harus sadar bahwa kedudukannya adalah sebagai pelayan bagi seluruh warga, termasuk bagi kelompok yang menjadi lawan politiknya selama masa kampanye.

"Masyarakat yang dewasa secara politik memahami bahwa kepala desa terpilih adalah pemimpin seluruh warga, bukan hanya kelompok pendukungnya. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan desa ke depan," pungkas Erwinsah.