RRI.CO.ID, Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Kamis 16 Juli 2026.

‎

‎Kegiatan harmonisasi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Candrafriandi Achmad, serta dihadiri Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama Pemerintah Kota Kendari.

Pembahasan difokuskan pada kesesuaian materi muatan, sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyempurnaan substansi pengaturan guna mewujudkan sistem drainase perkotaan yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

‎

‎Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

‎

‎“Regulasi mengenai penyelenggaraan sistem drainase perkotaan harus disusun secara harmonis agar menjadi landasan dalam mewujudkan infrastruktur drainase yang efektif, mendukung pengendalian banjir, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan,” ujar Topan Sopuan.