RRI.CO.ID, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Sosialisasi Optimalisasi Konsolidasi Pengadaan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (16/7), di Aula Rangkong Gedung Keuangan Negara II Makassar.

Kanwil Kemenkum Sulsel diwakili oleh Pengelola Keuangan, yakni Indah Yuliani, Ismail Shaleh Ruslin, dan Maharani Nur Pratiwi. Kegiatan ini diikuti oleh kementerian dan lembaga di wilayah Kepulauan Sulawesi sebagai upaya memperkuat efektivitas pengadaan pemerintah melalui konsolidasi pengadaan, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), serta pemberdayaan UMKM. Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan selaku tuan rumah, kemudian dibuka secara resmi oleh Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi optimalisasi pengadaan pemerintah melalui pemanfaatan mekanisme konsolidasi pengadaan. Materi juga membahas peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah.

Peserta juga mendapatkan paparan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai implementasi penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKM, serta materi dari Badan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan yang membagikan praktik terbaik (best practice) pelaksanaan konsolidasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada sesi diskusi panel, Ismail Shaleh Ruslin dari Kanwil Kemenkum Sulsel turut berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pertanyaan terkait regulasi penerapan spesifikasi pada pengadaan yang dikonsolidasikan serta skema penganggaran pengadaan peralatan TIK.

Diskusi berlangsung interaktif dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi konsolidasi pengadaan di lingkungan kementerian dan lembaga. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen optimalisasi konsolidasi pengadaan, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, dan pemberdayaan UMKM oleh para pimpinan satuan kerja sebagai bentuk dukungan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi industri dalam negeri.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengelola keuangan dan pengadaan dalam mengimplementasikan kebijakan konsolidasi pengadaan sesuai regulasi yang berlaku. "Hasil sosialisasi akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengadaan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel dengan tetap mengedepankan penggunaan Produk Dalam Negeri dan pemberdayaan UMKM, "ujarnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum. “Optimalisasi konsolidasi pengadaan, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, dan pemberdayaan UMKM merupakan kebijakan strategis pemerintah yang harus kita dukung bersama. Melalui sosialisasi ini, kami berharap jajaran pengelola pengadaan di Kanwil Kemenkum Sulsel semakin memahami regulasi dan praktik terbaik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Andi Basmal. Kamis, 16 Juli 2026.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan implementasi konsolidasi pengadaan yang semakin baik, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, serta pemberdayaan UMKM, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas.