RRI.CO.ID, Surabaya– DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi lebih tegas terhadap direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mampu menghasilkan keuntungan. Penilaian terhadap manajemen perusahaan daerah dinilai perlu didasarkan pada capaian kinerja dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, mengatakan BUMD tidak cukup hanya menjalankan aktivitas operasional, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah. Menurutnya, perusahaan daerah yang terus mencatat kerugian perlu segera dibenahi, termasuk melalui evaluasi terhadap jajaran direksi.

“Kalau saya ibaratkan sebuah kapal, nakhodanya harus orang yang benar-benar paham. Memimpin perusahaan itu harus orang yang punya pengalaman dan mampu membawa perusahaan menghasilkan keuntungan,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Buleks itu menilai masih ada sejumlah BUMD yang berjalan stagnan tanpa menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Karena itu, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga harus melihat keberhasilan direksi dalam mencapai target bisnis.

“Kalau saya punya perusahaan dan saya minta orang memimpin, satu tahun tidak untung ya selesai. Itu yang harus dievaluasi. Jangan hanya karena tidak melanggar hukum lalu terus dipertahankan, padahal perusahaan tidak berkembang,” tegasnya.

Selain menyoroti manajemen, Buleks juga meminta aset-aset milik BUMD yang belum produktif untuk dikaji ulang. Ia menilai kerja sama dengan investor maupun skema penyewaan aset dapat menjadi solusi agar aset tersebut memberikan nilai ekonomi.

“Kalau ada aset yang tidak berkembang, lebih baik dikerjasamakan dengan investor atau disewakan. Yang penting menghasilkan pemasukan daripada aset itu menganggur,” katanya.

Menurutnya, direksi harus mampu membangun sinergi antarbidang, mulai dari direktur utama, direktur operasional, hingga direktur keuangan, agar perusahaan dapat menghadirkan inovasi dan meningkatkan pendapatan. Buleks juga menekankan pentingnya efisiensi operasional, termasuk penyesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan riil perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting agar biaya operasional tidak membebani kondisi keuangan BUMD.

Secara khusus, ia menyinggung kinerja Rumah Potong Hewan (RPH) yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, manajemen harus mampu menghitung kebutuhan operasional berdasarkan aktivitas usaha sehingga perusahaan tetap memperoleh keuntungan.

“Kalau aktivitasnya hanya lima, jangan dipaksakan menjadi sepuluh. Semua harus dihitung agar perusahaan tetap untung. Kalau tidak ada inovasi dan efisiensi, ya sulit berkembang,” tuturnya.

Ia berharap evaluasi terhadap BUMD dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas manajemen dan kemampuan direksi menjalankan strategi bisnis. “BUMD ini dibentuk untuk memberikan manfaat bagi daerah. Kalau terus merugi, manajemennya harus dibenahi agar benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya,” katanya.