Program SKALA Dukung Penyusunan Ranperdasi Pendidikan Papua Selatan

RRI.CO.ID, Merauke : Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) turut mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan melalui Workshop Konsultasi Publik yang digelar di Halogen Hotel Merauke pada Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan regulasi pendidikan di Provinsi Papua Selatan.

Manager Program SKALA Papua Selatan, Selter Manufandu, mengatakan Program SKALA merupakan kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang telah mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Selatan selama kurang lebih tiga tahun sejak masa penjabat gubernur. Program ini berfokus pada percepatan layanan dasar di daerah yang memiliki tingkat disparitas tinggi.

"Program SKALA merupakan kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. SKALA adalah kepanjangan dari Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar. Program ini hadir untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki disparitas tinggi, termasuk Papua Selatan," ujarnya.

Selter menjelaskan, secara nasional Program SKALA berada di bawah pembinaan tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas, serta mendapat pendampingan dari 25 direktorat. Di tingkat daerah, SKALA mendukung pemerintah provinsi sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurutnya, salah satu fokus pendampingan di Papua Selatan adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Nomor 107 sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Program SKALA juga dipercaya mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam penyusunan visi dan misi gubernur, termasuk penguatan sektor pendidikan.

Melalui konsultasi publik Ranperdasi Penyelenggaraan Pendidikan, SKALA berharap regulasi yang disusun dapat selaras dengan kebutuhan daerah dan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Papua Selatan, sekaligus mendukung implementasi kebijakan Otonomi Khusus secara berkelanjutan.