RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat program swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pengembangan pupuk hayati cair yang ditargetkan diterapkan di seluruh desa di Lampung pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat Rapat Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 bersama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Rabu 15 Juli 2026.

Menurut Marindo, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung memiliki tanggung jawab besar mendukung percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi, distribusi, serta stabilitas harga pangan.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan program pupuk hayati cair sejak 2025 di sekitar 1.500 desa dari total 2.644 desa. Program tersebut ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027 sehingga setiap desa mampu memproduksi pupuk hayati cair secara mandiri untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat komoditas unggulan, termasuk singkong yang menjadi salah satu andalan Lampung. Menurut Marindo, langkah pemerintah memperjuangkan penghentian impor singkong mulai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga di tingkat petani.

Berbagai potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga komoditas unggulan seperti kopi dan lada juga diintegrasikan melalui Program Desaku Maju yang bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir.

Program tersebut dikolaborasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis sehingga kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi desa. Dengan demikian, perputaran ekonomi diharapkan tetap berada di desa, mendorong hilirisasi produk pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Cita-cita kami adalah membangun desa yang memiliki ekosistem ekonomi kuat sehingga generasi muda bangga menjadi petani dan memiliki masa depan yang lebih baik di desanya sendiri. Semua itu tentu harus didukung dengan tata kelola dan pengawasan yang baik melalui kolaborasi antara BPKP, pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat daerah," ujar Marindo.

Pemerintah Provinsi Lampung optimistis berbagai program tersebut akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pencapaian target ketahanan pangan nasional.