RRI.CO.ID, Tapsel - Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan laporan yang objektif dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, evaluasi yang jujur menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Pesan tegas tersebut disampaikan Jafar saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Semester I Tahun 2026 di Aula Bappeda Tapsel, Sipirok, Selasa, 14 Juli 2026. Rapat ini diikuti oleh pimpinan OPD, camat, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) se-Tapanuli Selatan.

"Kami tidak ingin menerima laporan yang hanya menyenangkan pimpinan (Asal Bapak Senang), tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Evaluasi yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran," tegas Jafar.

Kemiskinan Bukan Cuma Soal Pendapatan

Dalam arahannya, Jafar menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pangan, infrastruktur, kondisi geografis, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor. Jafar pun mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi.

Prestasi dan Target Penurunan Angka Kemiskinan

Sebagai informasi, angka kemiskinan di Tapanuli Selatan pada tahun 2025 berhasil turun menjadi 6,16 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen maupun Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,24 persen.

Capaian tersebut turut mengantarkan Pemkab Tapsel meraih peringkat II Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting.

Meski demikian, Jafar mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Pemkab Tapsel menargetkan angka kemiskinan kembali turun menjadi 6,12 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Tapsel akan mendorong sejumlah program strategis, di antaranya:

• Pembangunan hunian tetap dan sementara bagi korban bencana.

  Baca juga: Bupati Tapteng Buka Pelatihan Petugas SE 2026

• Program Sekolah Rakyat.

• KUR Berkah dengan bunga nol persen.

• Gerakan Seribu Kolam.

• Gerakan Sepuluh Ribu Hektare Jagung untuk mendongkrak pendapatan masyarakat.

Jafar juga menegaskan kembali tiga agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang digagas oleh Bupati Gus Irawan Pasaribu, yakni memerangi kemiskinan, memberantas rentenir, dan menyalahgunakan narkoba.

Strategi Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapsel, Jajang Maman, mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi program semester pertama sekaligus menyusun langkah perbaikan untuk semester berikutnya. Menurut Jajang, karakteristik kemiskinan di setiap kecamatan berbeda-beda sehingga membutuhkan pendekatan yang spesifik.

"Strategi yang kami tempuh mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga melalui bantuan pemerintah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat," jelas Jajang.

Rapat koordinasi ini juga diisi dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, yakni:

• Kepala BPS Tapanuli Selatan, Frits Fahridws Damanik.

• Koordinator PKH Tapanuli Selatan, Anwar Affandi.

• Kepala Bagian Perekonomian Setdakab, Nur Aini Dewi.

• Kepala Bidang SDM dan Sosial Budaya Bappeda, Mikra Adelina Siagian.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Tapsel berharap dapat memperkuat sinkronisasi program lintas sektor agar penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.