RRI.CO.ID, SRAGEN – Fenomena krisis pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) masih membayangi Kabupaten Sragen untuk tahun ajaran 2026/2027.

Menanggapi kondisi ratusan sekolah yang kekurangan murid, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bergerak cepat menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya adalah kebijakan penggabungan sekolah (regrouping).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen, Sukisno, saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa, 14 Juli 2026.

Berdasarkan data daftar ulang terakhir yang dihimpun Disdikbud Sragen, sebaran siswa baru dari total 514 SD di Bumi Sukowati menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok.

Kekurangan Signifikan di bawah 10 anak dialami oleh 166 SD. Meskipun sempat ada penambahan pendaftar di akhir masa PPDB, jumlahnya dinilai tidak terlalu signifikan.

Sedangkan kondisi moderat atau 11 hingga 28 anak terjadi di 320 SD, di mana mayoritas sekolah berada dalam batas aman dan cukup stabil.

Sementara itu kelebihan peminat atau lebih dari 28 anak hanya dialami oleh 28 SD yang berhasil memenuhi kuota maksimal kelas, bahkan kebanjiran peminat.

"Berdasarkan data daftar ulang terakhir, sekolah dengan siswa di bawah 10 orang ternyata masih cukup banyak," ujar Sukisno.

Menyikapi ketimpangan tersebut, Disdikbud Sragen telah merancang skenario regrouping untuk menata kembali manajemen sekolah dasar di wilayah yang minim peminat.

Pada tahun ajaran ini, direncanakan ada 8 SD yang akan digabungkan menjadi 4 sekolah. Langkah ini diambil demi mengefektifkan manajemen operasional sekolah sekaligus menghindari persaingan tidak sehat antar-sekolah negeri yang berada dalam satu lokasi/wilayah terdekat.

Namun, Sukisno menekankan bahwa kebijakan regrouping tidak semata-mata dilakukan hanya karena faktor minimnya jumlah siswa, melainkan sebagai bentuk efisiensi tata kelola pendidikan. Beliau mencontohkan kasus sukses pada SD Slogo 1.

"Sebelumnya SD Slogo 1 hanya memiliki sangat sedikit siswa. Namun setelah kami lakukan evaluasi komprehensif dan memberikan tantangan kepada para guru, kini jumlah siswa barunya berhasil naik menjadi 10 anak," jelasnya.

"Kami berikan tantangan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jika kualitasnya naik, minat masyarakat pasti mengikuti," kata Sukisno optimis.

Meskipun banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa baru, Disdikbud memastikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sragen tetap sangat tinggi, yakni mencapai 99 persen.

Tingginya angka APS ini mengindikasikan bahwa anak-anak usia sekolah di Sragen sebenarnya tetap menempuh pendidikan dasar. Hanya saja, persebarannya tidak merata dan banyak yang memilih lembaga pendidikan lain di luar sekolah negeri, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta maupun negeri.

Guna mendapatkan data pemetaan yang lebih akurat, Disdikbud Sragen terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenag untuk mendata jumlah siswa di MI. Dengan begitu, kita bisa memetakan rasio anak usia SD secara akurat di setiap wilayah," kata Sukisno. MI