RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar kembali dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project (proyek percontohan) Piloting Digital Bansos dari Kementerian Sosial RI. Program ini bertujuan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data melalui aplikasi Perlinsos.

Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan penunjukan Makassar menjadi bukti kesiapan daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital perlindungan sosial. "Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos," kata Masri, Selasa 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan, melalui aplikasi Perlinsos, penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya mengandalkan verifikasi manual. Berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat akan diinput ke dalam sistem, kemudian diolah secara otomatis untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.

"Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi," ujarnya.

Menurut Masri, aplikasi Perlinsos menggunakan lebih banyak indikator kesejahteraan dibanding sistem sebelumnya, mulai dari kondisi tempat tinggal, daya listrik rumah tangga hingga berbagai variabel sosial ekonomi lainnya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang berasal dari ASN, baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu berusia di bawah 40 tahun. Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan.

"Saat ini sudah lebih dari 5.000 agen yang memiliki IKD. Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD sendiri atau mendapat pendampingan dari agen yang telah disiapkan," jelasnya.

Tahap awal uji coba telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital dan didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial RI. Selanjutnya, Dinas Sosial akan menggelar pelatihan bagi seluruh agen sebelum program diterapkan secara lebih luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perlindungan sosial yang modern dan berbasis data.

"Transformasi digital ini diharapkan mampu memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan indikator kesejahteraan yang objektif, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan," ujar Andi Bukti.

Selain mempersiapkan digitalisasi bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Makassar juga memastikan kesiapan logistik kebencanaan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan. "Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," kata Andi Bukti.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebutuhan dasar seperti beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak, hingga perlengkapan tanggap darurat lainnya untuk memastikan pelayanan perlindungan sosial dan penanganan bencana tetap berjalan optimal.